RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Naksir Kota Daeng, Lima Negara Bidik Makassar untuk Jalin Kerjasama

Reporter:

Editor:

dedi

Kamis , 30 Maret 2017 21:52
Naksir Kota Daeng, Lima Negara Bidik Makassar untuk Jalin Kerjasama

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Potensi dan kemajuan di kota Makassar, terbilang luar biasa. Akselarasi pembangunan di berbagai bidang, mampu memukau negara tetangga sehingga menginspirasi untuk melakukan jalinan kerjasama atau Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) di segala bidang.

Kasubdik Kerjasama antar Daerah dan lembaga, Pemkot Makassar, Najiran menuturkan atas capaian yang diraih kota Makassar julukan Daeng ini mampu menggaungkan di mata dunia sehingga dilirik berbagai negara.

“Atas prestasi dan capaian Pemkot Makassar, untuk tahun 2017 dalam waktu dekat ada lima negara tetangga MoU untuk kerjasama kembangkan potensi di Makassar,” ujarnya Kamis (30/3).

Pemerintah Kota Makassar mengklaim, potensi kelautan kota ini cukup besar dengan 70 persen di antaranya adalah lautan yang ketika dimanfaatkan bisa memberikan kontribusi besar pada kesejahteraan masyarakatnya.

Meski demikian, untuk kerjasama dengan negara tetangga tak hanya di sektor Maritim melainkan. Sektor pendidikan, kebudayaan, pedestrian lingkungan, pangan, industri teknologi dan perdagangan.

“Adapun lima negara yang jalan kerjasama dengan Makassar, Swedia, India, Perancis, Jerman dan Australia. Utamanya kaitan dengan Sister City,” ungkapnya.

Selain itu, dia menyatakan bahwa para negara tetangga tertarik untuk menjalin kerja sama dengan kota Makassar, dengan potensi nilai transaksi mencapai jutaan dolar Amerika Serikat.

“Misi dagang hasilnya sangat positif. Pemerintah kelima negara itu tertarik menjalin kerja sama pada berbagai sektor yaitu perdagangan, energi, investasi, perbankan dan tenaga profesional,” terangnya.

Majiran menambahkan, persoalan kerjasama negara tetangga sudah banyak mengajukan permohonan. Hanya saja untuk menindak lanjut permohonan tersebut banyak saat yang di lalui Kaitan dengan proses administrasi dan izin ke pemerintah pusat.

“Banyak saat, harus izin lewat pemerintah pusat, izin dubes RI di negara setempat. Belum lagi izin di pemerintah tersebut memakan waktu berbulan hingga tahun,” pungkasnya.


div>