JUMAT , 19 OKTOBER 2018

NasDem “Berduka” di Dapil 11

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

Lukman

Jumat , 10 Agustus 2018 11:40
NasDem “Berduka” di Dapil 11

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, merilis daftar bakal calon anggota legislatif 2019 di DPRD Sulawesi Selatan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Untuk saat ini ada 19 bacaleg dari 16 partai politik yang dinyatakan TMS. Tapi tidak mempengaruhi dapilnya,” ujar Kabag Humas KPU Sulawesi Selatan, Asrar Marlang, Kamis (9/8).

Dijelaskannya bahwa dari 19 caleg yang TMS tersebut, dianggap gugur pada perbaikan persyaratan calon. Sementara bacaleg NasDem di Dapil Sulsel 11 seluruhnya digugurkan. Pasalnya ada salah satu bacaleg perempuan NasDem TMS, sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU), NasDem di Dapil 11 tidak mampu memenuhi kouta 30 persen perempuan. Kondisi ini secara otomatis menggugurkan seluruh bacaleg NasDem di dapil tersebut.

“Untuk bacaleg NasDem, seluruh bacalegnya di dapil 11 gugur, karena ada satu perempuan atas nama Musda Mulia, yang tidak memenuhi syarat, sehingga NasDem di Dapil 11 tidak mampu memenuhi kouta 30 persen perempuan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU (PKPU),” ungkap Asrar Marlang.

Asrar mengungkapkan, untuk bacaleg yang lain, misalnya saja Bacaleg atas nama Murniati dari PSI, dinyatakan TMS karena tidak memasukkan dokumen perbaikan. “Begitupun atas nama Andi Tenriajeng Pappada. Dinyatakan TMS karena sudah diajukan pada Dapil 5 nomor urut 4,” katanya.

Terkait apakah masih ada peluang yang akan didapat NasDem jika nantinya partai besutan Surya Paloh tersebut mengganti dokumen perbaikan bacaleg yang bermasalah (TMS), Asrar mengatakan kemungkinan tersebut sangat kecil.

Alasannya, perbaikan berkas dokumen bacaleg seharusnya dilakukan pada masa perbaikan, sementara saat ini masa perbaikan dokumen bacaleg telah berakhir, sehingga keputusan menggugurkan tersebut sesuai hasil pleno KPU Sulsel.

“Tidak bisa lagi dilakukan perbaikan, karena masa perbaikan dokumen telah berakhir dan hasil pleno KPU telah memutuskan, NasDem kosong di dapil 11,” tegas Asrar.
Diketahui di Dapil 11 Sulsel meliputi Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur.

Dia menambahkan jika satu dapil kuota perempuan tidak memenuhi syarat maka satu dapil tersebut akan dikosongkan, itu berdasar pada PKPU 20 Tahun 2018.
Ketegasan KPU Sulsel, selain mencoret 11 Bacaleg Partai NasDem yang ada di Dapil Sulsel 11, di karenakan persoalan shifter dan pemenuhan kuota perempuan. KPU Sulsel juga mencoret 12 Bacaleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan séjumlah Bacaleg dari partai lainnya.

Pencoretan yang dilakukan KPU tersebut selain persoalan penelitian nomor urut untuk bacalegnya, sejumlah dokumen pendukung bacaleg juga dianggap tidak terpenuhi, sehingga sikap tegas KPU mencoret bacaleg karena gugur secara administrasi.

“Ia selain NasDem, KPU juga mendiskualifikasi 12 bacaleg dari PSI dan ini yang terbesar setelah NasDem,” ungkap Asrar.

Namun, Asrar mengatakan pasca diskualifikasi bacaleg tersebut, maka partai politik juga tidak berhak lagi melakukan pergantian bacaleg, termasuk mengganti nomor urut. Kecuali hal itu sudah menjadi rekomendasi dari Bawaslu.

“Jika ada partai yang merasa tidak puas atas putusan KPU, diharapkan partai bisa mengambil langkah melakukan gugatan sengketa dokumen ke Bawaslu untuk dimediasi seperti yang dilakukan Partai Berkarya,” jelasnya.

Terkait caleg NasDem yang digugurkan seluruhnya di dapil Sulsel 11, Komisioner KPU Sulsel bidang SDM, Faisal Amir juga menjelaskan, bahwa ketentuan shifter dan kuota perempuan memang sangat tegas diatur dalam PKPU.

“Shifter itu begini, misalnya dari nomor satu sampai tiga harus ada perempuan. Yang NasDem, perempuan atas nama Musda Mulia berada di nomor 6,” singkat Faisal Amir.

Menanggapi persoalan digugurkannya seluruh bacaleg NasDem di dapil Sulsel 11 oleh KPU Sulsel, NasDem Sulsel terkesan tidak menanggapi serius pencoretan berjamaah terhadap bacalegnya itu.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel, Syaharuddin Alrif, yang dimintai tanggapan mengaku akan mencari solusi. Syahar berpendapat bahwa hal tersebut bukan masalah serius, sebab dirinya meyakini semuanya akan aman saja. Pihaknya dalam hal ini tentu tetap akan mengikuti aturan KPU yang berlaku. “Insya Allah aman. Tidak masalah, kita ikut aturan saja,” singkatnya.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Media DPW NasDem Sulsel, M Rajab menyebutkan, Partai NasDem Sulsel akan melakukan gugatan atas keputusan KPU Sulsel yang telah menggugurkan caleg NasDem atas nama Musda Mulia di Dapil Sulsel 11.

“Kita akan tempuh jalur hukum. Problemnya hanya karena ada hal teknis saat penyetoran berkas di KPU. LO (liaison officer) NasDem menyerahkan dua surat keterangan dari PN,” ujarnya.

Rajab mengatakan, seluruh kelengkapan administrasi Musda Mulia lengkap, termasuk surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri Luwu.

“Keterangan tidak pernah dijatuhi hukum penjara dan surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilih. Tapi saat itu KPU bilang satu saja, nah di sinilah kesalahannya, sang LO disaksikan KPU menarik surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari PN. Padahal itu syarat mutlak,” jelas Rajab.

Atas hal itu, Rajab memastikan akan melakukan klarifikasi dan sekaligus menegaskan bahwa NasDem akan membela Musda Mulia agar tetap masuk sebagai caleg. “Kita di NasDem pastikan akan memperjuangkan ibu Musda Mulia,” tuturnya.
Rajab, menambahakn NasDem terus melakukan komunikasi ke KPU atas apa yang terjadi. “Ya kita akan memperjuangkan itu termasuk melakukan gugatan atas keputusan KPU itu,” tegas Rajab.

Secara terpisah, Ketua PSI Sulsel, Fadly Noor yang di konfirmasi juga mengatakan, caleg PSI yang di diskualifikasi karena tak melengkapi dokumen perbaikan. “Ia, tidak berhasil melengkapi hingga batas akhir. Sehingga digugurkan oleh KPU,” katanya.

Saat ditanya, langkah hukum atapun solusi untuk mengakomodir kembali Caleg yang digugurkan. Fadly menuturkan tidak bisa lagi karena aturan melarang. “Tidak bisa lagi melakukan penambahan/penggantian,” pungkasnya.

Berdasarkan data dari KPU, selain PSI dan NasDem, KPU juga mendiskualifikasi Bacaleg dari Partai Garuda, Berkarya PAN, Hanura dan PBB. (*)


div>