SENIN , 16 JULI 2018

NasDem Ogah Bersih-bersih di Daerah

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 29 Januari 2016 12:31
NasDem Ogah Bersih-bersih di Daerah

Logo Partai NasDem.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem Sulsel kembali merencanakan reposisi di tingkat DPD NasDem di 24 Kabupaten/kota. Hanya saja bongkar pasang pengurus tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Juri bicara DPW NasDem Sulsel, Rudianto Lallo mengatakan reposisi kepengurusan di tubuh NasDem di setiap tingkatan partai, merupakan dinamika politik yang umum terjadi.

Menurut dia, kebijakan reposisi dinilai sebagai bentuk penyegaran kepengurusan dan memaksimalkan peran dan fungsi partai di daerah. Hanya saja menurut legislator Makassar ini, reposisi di tingkat DPD tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Sebab kata dia, DPW NasDem tengah fokus mengarahkan seluruh jajaran kepengurusan hingga di tingkat kabupaten/kota untuk memaksimalkan kinerja penguatan struktur partai dalam rangka menghadapi verifikasi partai peserta pemilu 2019.

“Tidak ada. Reposisi hanya di DPW saja. Setahu saya tidak ada reposisi di kabupaten dalam waktu dekat ini, karena teman-teman (DPD) bekerja untuk mempersiapkan verifikasi dan infrastruktur partai,” ujarnya, Kamis (29/1).

Meski demikian, menurut Rudi, reposisi menjadi hal yang bisa saja terjadi, karena DPW NasDem Sulsel melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pencapaian dan kinerja politik masing-masing pengurus NasDem di daerah.

Menurutnya, saat ini DPP NasDem telah melakukan penyegaran distruktur DPW dan Koordinator Daerah, dalam bentuk rotasi kepengurusan. Koordinator daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap permasalahan maupun kekurangan yang ada di struktur partai di tingkat kabupaten/kota mesti membantu DPD-DPD yang masih memiliki kendala.

[NEXT-RASUL]
“Jadi saya tegaskan kembali, bahwa tidak ada reposisi di tingkat kabupaten untuk masa persiapan menghadapi verifikasi kepesertaan di pemilu 2019 nanti. Kita mempercayakan teman-teman di DPD mempersiapkan struktur partai hingga ke tingkat ranting. Dan Korda masing-masing melakukan supervisi dan pertimbangan serta masukan terhadap DPD yang dikoordinatorinya, untuk memaksimalkan struktur partai di daerah itu. Saat ini kita fokus verifikasi, belum ada rencana reposisi DPD,” terangnya.

Meski demikian, Rudi menegaskan bahwa koordinator daerah yang menjadi perpanjangan tangan DPW, dinilai memiliki kewenangan untuk merekomendasikan, jika terdapat kepengurusan partai yang tidak mampu menjalankan penguatan struktur dalam rangka verifikasi sesuai dengan tenggat.

“Jika dalam waktu tertentu, DPD tidak mampu merampungkan struktur kepengurusannya hingga tingkat ranting, maka pertimbangan itu (reposisi) bisa saja dilakukan. Makanya OKK sudah menugaskan korda untuk berkoordinasi dengan DPD, agar hal-hal yang berkaian dengan persiapan verifikasi dimatangkan sebaik mungkin,” jelasnya.

Terkait dengan masih adanya riak-riak di internal NasDem pasca reposisi dilakukan, Rudi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari dinamika parpol, dan akan mereda dengan sendirinya.

Begitupun dengan adanya keinginan beberapa kader NasDem yang direposisi, seperti Abbas Hadi maupun Fajar Misbah untuk meminta pandangan ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Sulsel, Malkan Amin terkait kebijakan tersebut, “Belum mereda, iya. ini merupakan bagian dari dinamika parpol. Kalaupun ada yang sampai membawa persoalan ini ke DPP maupun ke Dewan pertimbangan partai, kita apresiasi. Tapi untuk ranah itu, saya tidak ingin menanggapi lebih jauh,” tandasnya.

Senada disampaikan Sekertaris DPW NasDem Sulsel, Syahruddin Alrif. Menurutnya, reposisi yang telah dilakukan di tingkat DPW belum akan diterapkan di daerah.

“Kader yang menempati kepengurusan baru, difokuskan untuk meningkatkan koordinasi. Agenda utama NasDem lolos verifikasi, tidak ada reposisi di tingkat DPD,” kata dia.

[NEXT-RASUL]
Begitupun dengan 11 daerah, yang sebelumnya berpilkada. Menurut Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulsel ini, meskipun NasDem Sulsel hanya menang di lima daerah yakni Lutim, Lutra, Bulukumba, Pangkep, dan Maros, namun pengurus di enam daerah lainnya, sejauh ini dinilai masih memiliki kelayakan dan kapasitas dalam menjalankan kebijakan politik NasDem di daerahnya.

“Tidak menangnya NasDem di beberapa daerah, banyak komponen yang menyebabkan. Tidak bisa serta merta disalahkan ketua DPDnya. Yang jelasnya belum ada kebijakan ke arah itu (reposisi) untuk tingkat DPD,” jelasnya.

Wakil Ketua Bidang OKK DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin menegaskan 12 koordinator daerah DPD NasDem diberikan tenggat hingga februari mendatang, untuk merampungkan hasil monitoring terhadap perkembangan politik NasDem di daerah. Masing-masing Korda diberikan tugas sebagai perpanjangan DPW dalam memantau aktivitas partai, termasuk memantau situasi politik serta melihat hubungan antara fraksi dengan pengurus DPD di masing-masing daerah.

“Pada Februari nanti, masing-masing korda akan melakukan presentasi bagaimana aktivitas politik NasDem selama ini di daerah, termasuk bagaimana koordinasi yang dibangun antar fraksi dengan pengurus DPD NasDem,” ujarnya.

Tobo menjelaskan, masing-masing korda akan mulai bertugas awal Februari, di setiap daerah yang menjadi wilayah pengawasannya. Meski ditugaskan melakukan monitoring, namun Tobo Haeruddin menegaskan bahwa Korda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap kepengerusan di tingkat DPD.

“Jika pada kegiatan monitoring yang dilakukan, Korda mendapatkan adanya pengurus yang dinilai tidak mampu menjalankan kerja-kerja politik NasDem, korda tidak punya kewenangan untuk merekomendasikan adanya semacam usulan reposisi terhadap jajaran DPD tersebut. Korda hanya mengurusi hal yang bersifat administratif, utamanya menjelang verifikasi KPU untuk pemilu 2019,” terangnya.

Masing-masing Korda menurut Tobo, hanya memiliki kewenangan untuk memberikan arahan dan masukan kepada DPD untuk memperkuat dan mensolidkan struktur hingga ke tingkat Dewan Pengurus Ranting (DPRt). Semua struktur partai mesti lengkap hingga tingkat kelurahan, untuk memaksimalkan verifikasi NasDem dalam menghadapi pemilu 2019 mendatang.

[NEXT-RASUL]
“Salah satu tugas pokok Korda ini untuk merangsang dan memantau agar inftrastruktur partai hingga ke ranting terbentuk, ini untuk menjawab verifikasi administrasi yang sudah mulai dilakukan. Masing-masing Korda sudah diberikan pembekalan, dan besok sudah mulai turun ke daerah. Korda akan memonitoring, mulai dari kelengkapan kesekretariatan hingga status keanggotaan dan keaktifan pengurus,” jelasnya. (E)


Tag
  • NASDEM
  •  
    div>