SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Nasib Bacaleg PBB dan Berkarya di Tangan Bawaslu

Reporter:

Fahrullah

Editor:

Iskanto

Senin , 08 Oktober 2018 11:20
Nasib Bacaleg PBB dan Berkarya di Tangan Bawaslu

iluistrasi PILEG 2019

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Nasib dua Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) dari Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang (PBB), kini berada di tangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keduanya tidak dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), karena dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Muhlis Matu dari Partai Berkarya, tidak diloloskan oleh KPU karena yang bersangkutan adalah eks narapidana koruptor. Sedangkan Abdul Kadir dari PBB, dianggap TMS karena disebut sebagai kader Partai Hanura.

Sebelumnya, Muhlis tidak melakukan gugatan karena menghargai PKPU Nomor 20 Tahun 2016, yang menyebutkan eks narapidana kasus korupsi tidak boleh ikut nyaleg. Namun adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memberi keluasan eks koruptor ikut nyaleg, memberikan peluang bagi Muhlis.

Sayangnya, KPU hanya mengakomodir caleg yang mengajukan gugatan ke Bawaslu. Sedangkan Abdul Kadir beralasan, dirinya tidak memasukkan surat pengunduran dirinya sebagai kader Hanura ke KPU, karena Hanura telah memecatnya.

Komisoner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, mengatakan, jika putusan tersebut akan ditentukan pada Kamis, 11 Oktober mendatang.
“Hari Kamis, tanggal sebelas,” kata Saiful, saat ditanya kapan Bawaslu mengambil keputusan terhadap dua bacaleg tersebut, Minggu (7/10).

Terpisah, Ketua PBB Sulsel, Badaruddin Puang Sabang, mengaku sangat optimistis Abdul Kadir kembali akan dimasukkan dalam DCT, setelah memberikan buki-bukti kepada Bawaslu di saat persidangan beberapa waktu lalu.

“Dengan fakta dan bukti-bukti yang kita ajukan ke Bawaslu, kami berkeyakinan Bawaslu Sulsel akan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh DPW PBB Sulsel,” kata Badaruddin.

Selain di Bawaslu, PBB telah melakukan upaya hukum lain dengan memasukan gugatan ke PT TUN Makassar.
“DPW PBB Sulsel berusaha maksimal, termasuk menempuh jalur hukum lewat PT TUN. Tapi kami sangat yakin, Bawaslu mengabulkan gugatan PBB,” pungkasnya. (*)


div>