RABU , 14 NOVEMBER 2018

Nasib BRT, Hidup Segan Mati Tak Mau

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Sabtu , 27 Oktober 2018 09:00
Nasib BRT, Hidup Segan Mati Tak Mau

ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengelolaan dan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata, yang sejak awal dikelola oleh Perum Damri ini dalam laporannya terus merugi, kini nasibnya bergantung pada pihak investor swasta.

Sebelum wacana pengelolaan BRT untuk diserahkan ke Investor Swasta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) pernah menawarkan pengelolaan BRT ke Perusda Sulsel. Namun jawabannya hingga saat ini, belum menemui titik terang, bahkan Perusda Sulsel dengan kepemimpinan yang baru ini seakan enggan jika harus mengelola BRT.

Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Perusda Sulsel Taufik Fachruddin mengaku, hingga kini pihaknya belum sejauh itu untuk membahas Masalah BRT. Pihaknya pun terkesan tidak terlalu tertarik untuk meneruskan kehancuran BRT. Apalagi dinilai BRT tidak terlalu menguntungkan karena kurang diminati.

Sehingga, kata Taufik, pihaknya dalam waktu dekat hanya fokus mencari investasi. Ia tak ingin membebani Pemprov lagi seperti selama ini.
“Walaupun ada peluang, tapi kami ingin fokus investasi. Kami tidak lagi bicara soal bisnis kecil,” kata Taufik, Jumat (26/10).

Untuk mengefektifkan Perusda agar tak menjadi beban bagi Pemprov, ia mengaku lebih tertarik investasi di bidang SPAM. Apalagi, kata Taufik, sudah ada investor asal Jerman yang tertarik bekerjasama untuk Sulsel. Sebab, di bidang SPAM ini sudah ada yang berhasil di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Ini untuk wilayah regional. Dalam waktu dekat kita sepakati, tinggal tunggu petunjuk pimpinan sambil menunggu perubahan status dari Perusda menjadi Persero Terbatas (PT),” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Ilyas Iskandar mengharapkan, jika BRT bisa menjadi sumber pendapatan baru. Untuk itu, ia berharap sebelum diserahkan ke investor swasta, Perusda Sulsel bisa mempertimbangkan pengelolaan BRT tersebut.

“Kami sudah pernah tawarkan ke Perusda. Bagaimana agar bisa bertahan dan bisa menjadi sumber PAD baru,” kata Ilyas Iskandar.

Ia mengaku meski terus merugi, namun BRT juga tak bisa terus menerus disubsidi oleh Pemerintah Daerah. Tapi, sambungnya, semua kewenangan ada di Kementerian Perhubungan. Pemprov bahkan sudah dijanji subsidi dari Kemenhub untuk tahun depan.

“Tapi keputusannya, BRT yang ada saat ini ditarik dan diganti dengan bis yang lebih kecil,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf mengakui, jika pengelolan Bus Rapit Transit (BRT) Mamminasata di tangan Perum Damri tak maksimal. Olehnya itu, pihaknya ingin menawarkan pengelolaannya ke swasta.

Namun, sambung Benny, Pemprov tetap harus melakukan kajian pelayanan. Menurutnya, perlu adanya pembaharuan operator agar BRT tak jalan di tempat. Sehingga, pengoperasian angkutan perkotaan itu tidak harus dikelola oleh operator pelat merah. Pihak swasta pun dapat diberi peluang untuk menjadi pengelola selama memenuhi persyaratan.

“Daripada Damri terus merugi, lebih baik dikelola swasta. Saya tidak bilang Damri itu buruk pengelolaannya, hanya saja terus merugi,” tegasnya.(*)


div>