KAMIS , 14 DESEMBER 2017

Nasib Indira di Tangan Paloh

Reporter:

Iskanto

Editor:

asharabdullah

Jumat , 24 November 2017 11:08
Nasib Indira di Tangan Paloh

Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti mendengakan keluhan warga mappanyukki saat Reses III Masa Persidangan III Tahun 2016/2017,di kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, beberapa waktu lalu. (MD/RAKYATSULSEL)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Nasib Indira Mulyasari Paramastuti sebagai politisi NasDem kini berada di tangan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

DPD NasDem Makassar telah memproses pencopotan Indira, pasca melakukan deklarasi pasangan mendampingi petahana, Moh Ramdhan Pomanto, di Anjungan Pantai Losari, Rabu (22/11) lalu.

Rapat pleno diperluas perihal agenda pencopotan Wakil Ketua DPRD Makassar itu, telah dilakukan Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Makassar, Mario David, menuturkan, rapat pleno menghasilkan beberapa kesepakatan perihal nasib Indira.

“Yang pertama, kami akan usulkan ke DPW untuk segera ditarik dari statusnya sebagai Bendahara NasDem. Kedua, ditarik dari Ketua Garnita Malahayati Kota Makassar, dan diusulkan untuk ditarik dari pimpinan DPRD Kota Makassar,” ungkap Mario, Kamis (23/11) kemarin.

Pihaknya telah sepakat dan menemukan titik terang, bahwa Indira melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. “Bahwa setiap kader harus taat dan patuh atas keputusan partai,” tegasnya.

Hasil pleno tersebut, lanjut Mario, akan diserahkan ke DPW Sulsel. Selanjutnya, DPW akan melakukan pleno dan meneruskan rekomendasi tersebut ke DPP. “Kami di DPD mengusulkan ke DPW, dan hasil akhirnya nanti tetap di DPP,” terangnya.

Sementara, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPD NasDem Kota Makassar, Muchtar Juma, menegaskan, secara de facto Indira bukan lagi kader NasDem. Tetapi secara de jure, saat ini administrasi pencopotannya sementara dalam proses.

“Bahwa mulai hari ini, secara de facto Indira bukan lagi kader NasDem, tetapi secara de jure proses pencopotannya sementara berproses. Kan ada namanya mekanisme,” jelas Muchtar.

Dia menegaskan, sikap Indira yang menerima pinangan wali kota petahana, Moh Ramdhan Pomanto yang dipertegas dengan deklarasi pasangan Danny – Indira (DIAmi), adalah bentuk perlawanan kepada keputusan partai.

“Bahwa semenjak terjadinya deklarasi itu, saudari Indira sudah melakukan perlawanan. Tugas saya menertibkan semua kader, harga matinya, mundur atau dimundurkan,” tegasnya.

Menurutnya, NasDem sudah pantas memberikan sanksi kepada siapapun kader yang tidak disiplin, terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, aturan-aturan partai, keputusan partai, dan tidak menghormati ketua partai. NasDem akan tetap solid mendorong Ketua DPD NasDem Kota Makassar, Andi Rachmatika Dewi (Cicu), bertarung di Pilwalkot Makassar melawan petahana Danny Pomanto.

“Partai NasDem tetap solid, bahwa kami tetap mendukung calon sesuai hasil Rakerda (Rapat Kerja Daerah) kami, yaitu Ibu Ketua,” terangnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pakar NasDem Makassar, Surahman Tiri, menilai, sikap Indira berlawanan dengan rekomendasi NasDem pada hajatan politik adalah urusan pribadi. Sehingga, jika Indira memakai identitas NasDem, itu sudah pelanggaran berat. Diapun berharap, agar keputusan rapat pleno DPD NasDem Makassar segera digodok oleh DPW NasDem Sulsel.

“Kita berharap DPW bisa merujuk pada aturan partai. Kalau landasannya itu, maka tidak ada jalannya untuk tidak menyetujui itu,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali melakukan rapat perihal Pengganti Antar Waktu (PAW) Indira sebagai anggota DPRD Makassar dari Fraksi NasDem.

“Harusnya dia sadarlah, saat bersedia (menjadi pendamping Danny) harusnya dia bisa melepas semua itu. Kita tunggu sampai tanggal 26. Kalau jadi, dia akan selesai dengan sendirinya. Bisa saja dia dipecat sebelum tanggal 26, tergantung plenonya. Boleh ya, boleh tidak, namanya pelanggaran ada sanksinya, siapapun dia. Itulah yang membuat NasDem besar, karena komit pada aturan,” jelasnya. (*)


div>