RABU , 21 NOVEMBER 2018

Negara Siapkan Rp25 Triliun, Syamsul: Untuk Masyarakat Jika Sakit

Reporter:

Editor:

dedi

Selasa , 07 Maret 2017 21:30
Negara Siapkan Rp25 Triliun, Syamsul: Untuk Masyarakat Jika Sakit

(kiri ke kanan) Ketua KNPI Parepare Adi Mustadirham, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Parepare Afliana Latumakulita, Wakil Ketua Komisi IX Dewan DPR RI Syamsul Bachri, dan Camat Soreang Amri Haddade, saat sosialisasi program JKN, di Gedung Aisyiyah, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selasa (07/03/2017).

PAREPARE, RAKYATSULSEL.COM – Wakil Ketua Komisi IX (Sembilan) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syamsul Bachri, melaksanakan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di Gedung Aisyiyah, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Selasa (07/03).

Dalam sosialisasi tersebut, Syamsul didampingi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Parepare Adi Mustadirhan, Kepala Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Parepare Afliana Latumakulita, dan Camat Soreang Amri Haddade.

Syamsul mengatakan, fasilitas kesehatan adalah hak bagi masyarakat yang harus terpenuhi, sehingga negara wajib menyiapkan. Fasilitas JKN, kata dia, disiapkan melalui BPJS Kesehatan, sehingga, diharapkan masyarakat bisa memperoleh hak-haknya dibidang kesehatan secara maksimal.

Dia mengungkapkan, secara nasional masyarakat yang terdaftar sebagai peserta JKN, berjumlah kurang lebih 93 juta jiwa. Adapun anggaran yang disiapkan, kata dia, sebanyak Rp25 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Hal itu perlu untuk masyarakat jika sakit. Supaya, hak-hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, bisa terpenuhi,” katanya.

Dia mengemukakan, masyarakat jika sakit terlebih dahulu memeriksakan diri, melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat. Kecuali, katanya, jika Puskesmas tidak mampu, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit (RS) sesuai yang ditentukan oleh pihak BPJS, dan itu gratis.

“Yang sering jadi masalah adalah, masih kurangnya fasilitas-fasilitas dalam pelayanan kesehatan, dan itu menjadi tugas kami. Pemerintah dan DPR berkomitmen, untuk terus memperbaiki masalah-masalah dalam pelayanan BPJS. Sehingga, masyarakat tidak lagi menemukan kendala,” jelasnya.


div>