KAMIS , 22 FEBRUARI 2018

Netralitas Deng Ical Diragukan

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Rabu , 31 Januari 2018 12:35
Netralitas Deng Ical Diragukan

Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal. foto: rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Netralitas Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical, di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, mulai diragukan. Selain karena hubungannya yang tak harmonis dengan petahana Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, Deng Ical memilih hengkang dari Partai Demokrat.

Kini, ia bergabung dengan Partai Golkar, yang berlawanan dengan petahana.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, secara tegas menyatakan, posisi Pelaksana Tugas (Plt) yang akan dijabat Deng Ical, merupakan amanah. Deng Ical harus independen, dan tidak memihak kepada kandidat manapun.

“Artinya sesuai aturan berlaku, Plt tak boleh ikut mendukung kandidat manapun, karna itu dilarang oleh aturan,” tegasnya.

Menurutnya, tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu tentunya tak terlepas dari pengawasan instansi pemerintahan. Oleh sebab itu, ia mengimbau semua pihak tak boleh terlibat politik praktis.

“Dengan adanya pelaksanaan pilkada, kita harapkan para pelaksana tugas fokus juga pada tugas pemerintah,” ujarnya.

Pakar Politik Unibos Makassar, Arief Wicaksono, menilai, sebagai Plt Deng Ical harus tetap netral. Meskipun, Deng Ical adalah kader partai. Dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 ditegaskan, Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Wali Kota mempunyai tugas dan wewenang antara lain menjalankan pemerintahan.

“Pelaksana tugas adalah pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang definitif, serta menjaga netralitas PNS,” paparnya.

Selain itu, Plt juga menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah, juga setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Sementara, Pakar Politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, menyarankan, Deng Ical selama di pemerintahan harus berkomitmen menjaga netralitas ASN. Soal di Golkar, perlu adaptasi dan tidak mencampurkan urusan partai dan pemerintahan.

“Kepentingan partai sulit dihindari. Justru itu, posisi Deng Ical rawan ditunggangi kepentingan politik. Ujian bagi Deng Ical untuk konsisten menjaga netralitas ASN di pilwalkot nanti,” pungkasnya.

Simpangsiur soal dimanakah akan berlabu Wakil wali kota Makassar, Syamsu Risal yang akrab di sapa Deng Ical setelah beberapa waktu lalu menyatakan mundur dari partai Demokrat sontak menjadikan beliau primadona dan rebutan partai, namun tak butuh waktu lama beredar kabar pria yang dikenal Sombere dan religius tersebut berlabuh di Partai Golkar.

Sekedar diketahui, Deng Ical memutuskan meninggalkan Partai Demokrat, setelah partai berlambang mercy itu lebih memilih mengusung petahana Moh Ramdhan “Danny” Pomanto. Tak butuh waktu lama, kini ia telah tergabung di Partai Golkar dan menduduki jabatan Wakil Ketua Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. (*)


div>