RABU , 12 DESEMBER 2018

Netralitas Jadi Prioritas

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Senin , 28 Mei 2018 11:45
Netralitas Jadi Prioritas

Dok. RakyatSulsel

– Seleksi Calon Komisioner KPU Harus Bebas Titipan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Netralitas calon penyelenggara pemilihan umum, harus menjadi prioritas. Seleksinya, harus bebas titipan.

Tahapan seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sebelas kabupaten/kota sementara berlangsung. Sejumlah aturanpun menjadi pedoman bagi Tim Seleksi (Timsel) untuk menyeleksi calon komisioner. Selanjutnya, hasil seleksi akan diserahkan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan fit and proper test.

Salah satu aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7, bahwa calon komisioner harus bebas dari partai politik, atau minimal sudah mundur sedikitnya lima tahun sebelumnya dari kepengurusan partai politik. Komisioner KPU Sulsel, Faisal Amir mengingatkan semua pihak, jika mengacu pada aturan, komisioner KPU harus berasal dari kalangan nonpartai.

“Hal ini, agar para komisioner bekerja independen tanpa ada intervensi partai politik dalam penyelenggara pemilih. Sesuai aturan sudah jelas. Komisioner KPU harus dari kalangan nonpartai. Hal ini untuk menjamin netralitas mereka dalam melaksanakan tugas,” kata Faisal, Minggu (27/5).

Sementara, Timsel Zona 1, Andi Luhur Prianto, menjelaskan, tahapan seleksi calon komisioner KPU telah diselesaikan oleh timsel. Selanjutnya, menjadi kewenangan penuh KPU RI dalam menentukan dan mengeluarkan hasil seleksi.

“Untuk proses seleksi komisioner KPU gelombang kedua, terdiri dari sebelas kabupaten, tahapannya sudah selesai di tim seleksi. Sekarang ini sudah dikirim ke KPU RI melalui KPU Provinsi,” kata Luhur, terpisah.

Untuk jadwal fit and proper test sendiri, kata Luhur, sudah bukan menjadi ranah timsel lagi. Namun, hal itu harus dilakukan dan memberikan hasil sebelum masa pencoblosan tiba.

“Ini kembali ke KPU RI. Di petunjuk teknis, time line hanya sampai pada kerja timsel. Yang pasti, umumnya pergantian komisioner KPU kabupaten/kota itu berlangsung di 25 Juni 2018, atau dua hari sebelum masa pencoblosan suara,” jelasnya.

Ia menambahkan, wewenang fit and proper test KPU RI bisa saja didelegasikan ke KPU Provinsi.
Terpisah, Timsel Zona 2, Tasrifin Tahara, mengatakan, saat ini seluruh tahapan seleksi di kabupaten/kota telah selesai. Hasil dari seleksi telah diserahkan ke KPU Pusat, untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test.

“Prosesnya, semua nilai mulai dari administrasi, CAT, psikotest, kesehatan dan wawancara sudah di KPU Pusat. Sekarang menunggu fit and proper test yang dilakukan oleh KPU Pusat dan Provinsi, yang informasinya tanggal 9-11 Juni,” ungkapnya.
Dari hasil fit and proper test nanti, kata Tasrifin, akan ditentukan tiga nama dari masing-masing KPU kabupaten/kota yang akan menjadi komisioner KPU. Setelah itu, akan dilakukan pelantikan pada 26 Juni nanti.
“Dari peserta yang terkirim namanya akan dirangking sampai tiga besar, yang akan dilantik tanggal 26 Juni nanti. Sisanya, akan menjadi cadangan (peringkat 4-6),” jelasnya.

Penentuan nama yang lolos, lanjutnya, menjadi keputusan dan ketentuan yang akan ditetapkan KPU Pusat. Sehingga, timsel hanya bertugas menyeleksi calon-calon komisioner terbaik.

“Penentuan kelulusan atau pemeringkatan itu dilakukan oleh KPU RI,” imbuhnya.

Menanggapi seleksi tersebut, Pakar Sosiologi Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Sawedi Muhammad, menuturkan, hasil fit and proper test calon komisioner KPU kabupaten dan kota, harus sesuai harapan masyarkat. Artinya, melihat betul rekam jejak calon komisioner.

“Mereka tidak punya kepentingan atau bebas intervensi. Itu tujuannya komisioner yang bebas dan independen,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling terpenting adalah integritas para calon komisioner. Dipastikan agar tidak berafiliasi dengan pihak manapun. Apalagi kandidat di tahun politik ini.

“Harapan kita semua, yang diputuskan oleh KPU setelah uji publik, harus paham betul teknis kepemiluan. Hal penting ke depan adalah integritas adalah kunci terjamin netralitas dalam rangka menyukseskan Pemilu 2019,” tegasnya.

Selain itu, pertimbangan yang berbasis identitas dilihat dari sisi kualitas netralitas jadi prioritas. Hal ini untuk menjamin calon komisioner independen.

“Jangan sampai ada susupan pihak manapun. Harus dilihat bekerja profesional,” pungkasnya. (*)


div>