RABU , 22 AGUSTUS 2018

Netralitas PNS di Pilkada Masih Rendah

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Kamis , 21 April 2016 16:40
Netralitas PNS di Pilkada Masih Rendah

int

JAKARTA, RAKYATSULSEL.COM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berjanji akan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Satgas yang telah dibentuk pada Pilkada Serentak Gelombang Pertama, 2015 lalu tersebut dinilai belum bekerja maksimal.

Sorotan terhadap kinerja Satgas Netralitas PNS ini mengemuka pada seminar nasional yang digelar Kemenpan-RB bekerjasama dengan Pilkada Watch, Rabu, 20 April di Gedung Kemenpan RB. Seminar ini menghadirkan pembicara, Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Rivai Ras, Ketua DPD RI, Irman Gusman, Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Komisioner DKPP, Saut Hamonangan.

Pengawasan atas netralitas PNS dinilai masih perlu ditingkatkan. Apalagi, pada pilkada 2015 lalu, terbukti sebanyak 56 Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan pelanggaran netralitas. Sanksi untuk 56 orang ini  dalam proses penetapan hukuman. Harapannya, dalam Pilkada serentak tahun 2017, jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN dapat berkurang, dan tidak ada sama sekali pada Pilkada Serentak Tahun 2018.

Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Setiawan Wangsaatmadja pelanggaran terkait netralitas PNS masih menjadi pekerjaan rumah sampai saat ini. Potensi adanya perbuatan PNS yang tidak netral dalam pilkada serentak gelombang kedua masih sangat memungkinkan. Dengan demikian, pengawasan sangat perlu ditingkatkan. “Ini tanggungjawab kita semua agar nanti di Pilkada 2016, PNS benar-benar bisa diawasi,” ujarnya.

Dosen Ilmu Politik UI, Dr Rivai Ras mengatakan, dirinya masih pesimistis, ASN bisa lepas dari keberpihakan dalam pilkada. Sulitnya lepas PNS dari bayang-bayang kekuasaan di daerah dan naluri tetap mendapatkan jabatan dalam setiap momen pilkada membuatnya mudah untuk ditekan. Akibatnya, baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi akan melakukan praktek keberpihakan.

Sekalipun, Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara tegas telah mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi. UU tersebut memperkuat aturan terdahulu, yaitu Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Saat ini juga sudah disusun PP baru sebagai turunan dari Undang-Undang ASN.

[NEXT-RASUL]

Kondisi ini kata Rivai tidak terlepas dari demokratisasi di Indonesia yang belum matang. Politisi dan juga konstituen, belum mampu menerapkan sistem demokrasi yang berkualitas. Jika merujuk pada teori pilitik, maka Indonesia saat ini masih berada pada tahap Post Otoritarian Rezim. Berberda jika sudah masuk pada fase post development conteks. “Jadi masih butuh waktu. Tapi lihatlah apa yang terjadi di daerah saat ini,” ujarnya.

Rivai yang juga salah seorang bakal calon gubernur Sulsel pada Pilkada Serentak 2018 mendatang mengatakan, persoalan netralitas PNS ini sulit diatasi karena sistem yang terbangun tidak solid. Bawaslu maupun Satgas Netralitas PNS belum bekerja maksimal. “Makanya, saya pikir ke depan perlu ada ombudsman pilkada. Bukan menyaingi DKPP, tapi ini saya lihat dipakai di negara maju,” ujarnya.

Direktur Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana mengatakan, persoalan netralitas PNS masih pekerjaan besar. Pasalnya, PNS yang di daerah masih sangat mudah diarahkan. Apalagi, dengan ancaman tertentu terkait dengan karirnya. Dengan demikian, dia menyebutkan, selain pengawasan yang kuat pada PNS, juga harus didukung regulasi yang mampu mengamankan PNS untuk bisa berbuat netral.

Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, masalah PNS ini masih tanda tanya. Bagaimana melakukan pengawasan yang maksimal. Kondisi PNS masih sulit untuk dikendalikan apalagi, jika calon yang maju adalah incumbent. Sangat mungkin untuk dipengaruhi. “Tapi saya yakin dengan regulasi yang ketat dan sanksi serta adanya elemen pengawasan seperti Bawaslu dan masyarakat, ini bisa dicegah,” ujarnya.


div>