SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Netralitas Polisi Harga Mati di Pilkada

Reporter:

Ramlan - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Senin , 19 Maret 2018 12:15
Netralitas Polisi Harga Mati di Pilkada

Dok. RakyatSulsel

* Mabes Siapkan Sanksi Pencopotan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penegasan netralitas anggota Kepolisin Republik Indonesia (Polri) pada Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2018 menjadi atensi khusus Mabes Polri.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen. Pol. Syafruddin menegaskan kepada seluruh aparat Kepolisian untuk bersikap netral selama mengawal pengamanan proses event Demokrasi ini.

“Polri harus netral. Kalau ada aparat kepolisian yang tidak netral saya tindak, kita copot,” ujar Komjen. Pol. Syafruddin, Sabtu (17/3) lalu

Syafruddin mengimbau, dalam Pilkada serentak, khususnya di Sulsel, netralitas kepolisian harus ditekankan. Ia mengaku telah memerintakah seluruh jajaran kepolisian daerah (Polda) Sulsel untuk netral.

“Jadi tidak boleh, seluruh pejabat dan aparat kepolisian harus netral, terutama, khususnya Pilkada Sulsel dan pemilihan gubernur, semua harus netral, saya perintahkan seluruh jajaran Polda Sulsel untuk netral, kalau ada yang tidak netral saya copot,” imbaunya

Penegasan tersebut menjadi warning bagi aparat kepolisian yang coba terlibat dalam politik praktis, misalnya saja mendukung salah satu kandidat di Pilkada serentak 2018.

Perintah tersebut, oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel ditanggapi dengan tegas. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel. Kombes Pol. Dicky Sondani mengatakan, dirinya tidak akan main-main untuk menindak aparat Polda Sulsel yang berani terlibat dalam politik praktis.

“Jadi netralitas Polri itu harga mati, kalau ada anggota Polri ikut pilkada dia akan kena sanksi tindak pidana dan dipecat, jadi kita tidak mau main-main,” tegasnya, Minggu (18/3).

Dicky menambahkan, tugas aparat kepolisan di pilkada serentak ini hanya sekadar pengamanan saja. Di mana ia menegaskan agar aparat kepolisian tetap fokus mengamankan proses pilkada yang berlangsung.

“Untuk anggota Polri fokus pengamanan saja. Jadi tidak boleh ada anggota Polri yang bermain politik. Wakapolri kan sudah tegaskan, kalau ada oknum yang terlibat, saya copot dia. Kalau dia (oknum) yang menjabat, dicopot dia, diproses nanti. Jadi kita tidak main-main,” katanya

Meski demikian, kata Dicky, pihaknya tak ingin gegabah menerima laporan dari masyarakat perihal adanya oknum Polisi yang tak netral. Pasalnya, dalam menindak lanjuti laporan, harus dilengkapi oleh alat bukti yang cukup. Melainkan dengan hanya sekadar praduga semata.

“Kalau ada laporan dari masyarakat perlu kita tindak lanjuti, namun perlu kita lihat, namanya laporan kan harus ada alat bukti, tidak boleh praduga-paraduga. Alat buktinya apa?,” terangnya

Lebih lanjut, Dicky menjelaskan, laporan masyarakat yang menunjang jika dilengkapi alat bukti yang kuat sesuai prosedur. Dimana laporan tersebut diantaranya memiliki bukti dokumentasi yakni gambar dan data valid lainnya.

“Misalnya ada saksi yang mengatakan bahwa ia melihat ada bukti berupa foto atau mungkin ada video, nah semua itu akan menjadi alat bukti, apabila yang bersangkutan terbukti akan ditindak,” katanya

Selain itu, kata Dicky, untuk Prosedur pelaporan, bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran tersebut, dapat segera mendatangi Pofesi Pengamannan (Propam) di Polres terdekat.

“Untuk masyarakat yang melapor paling ke Polres atau yang mau melapor ke Polda. Kan di Polres ada Propam di Polda juga ada Propam,” urainya

Sementara iut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun ikut berperan dalam melakukan pengawasan terhadapat netralitas aparat kepolisian. Karena memang, Bawaslu sebagai pengawas jalannya pilkada harus berperan aktif dalam menindaki hal-hal yang berada di luar aturan PKPU.

Hal itu dikatakan oleh Komisioner Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Asry Yusuf. Dimana, menurutnya bukan hanya aparat kepolisian, tetapi seluruh pihak yang harus netral dalam pelaksanaan pilkada.

“Kita tetap melakukan pengawasan kepada seluruh pihak yang dianggap dan diharuskan untuk netral dalam pemilu ini. Baik itu aparatur sipil negara, maupun TNI dan Polri termasuk struktur pemerintahan juga, pejabat negara sampai ke perangkat desa,” kata Asry.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, Bawaslu juga membangun sinergitas dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menciptakan kondisi penyenggaraan pilkada yang aman dan damai.

“Kita juga bersinergi dengan kepolisian dan TNI sebagai bagian dari pihak yang diharapkan mensuskan penyelenggaraan pemilu itu sendiri,” terangnya.

Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono mengapresiasi sikap tegas Polri yang tidak segan-segan memecat aparatnya apabila terbukti tidak netral dalam pelaksanaan pilkada. Karena memang, menurut Arief, kepolisian harus dapat menjaga marwah kelembagaan sebagai pengamanan negara yang baik dan taat aturan.

“Tentang sikap kapolri yang menegaskan seluruh jajarannya agar netral dalam pilkada, menurut saya patut diapresiasi dengan baik,” jelasnya.

Arief menjelaskan, tentunya sikap tegas tersebut harus diharmonisasi dengan mekanisme sanksi yang juga tegas dan tidak tebang pilih, serta terbuka. “Kalau tiga prinsip tersebut dilaksanakan, saya kira institusi kepolisian tidak perlu dicurigai tidak netral,” tuturnya. (*)


div>