RABU , 14 NOVEMBER 2018

NH Berpeluang Gantikan Setnov

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 26 April 2017 10:15
NH Berpeluang Gantikan Setnov

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com– Kursi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar mulai digoyang. Pasalnya, beberapa kader muda Partai Golkar mendesak agar dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Beredar kabar jika Setya Novanto statusnya akan dinaikkan dari saksi menjadi tersangka dalam dugaan kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Isu Munaslub tersebut pun bisa jadi akan berdampak pada persiapan Partai Golkar dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak jilid tiga 2018 mendatang, termasuk di Sulsel.

Seperti diketahui, saat ini Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid menyatakan diri maju dan bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut di Sulsel. Bahkan, Nurdin Halid secara resmi telah mendapat restu dari DPP Partai Golkar dengan keluarnya surat rekomendasi usungan beberapa waktu lalu.

Terkait hal itu, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem mengatakan wajar jika ada kader yang mendorong untuk dilaksanakan Munaslub. Namun, kata dia, keputusan sepenuhnya keputusan organisasi partai. Olehnya itu, tidak mudah melaksanakan Munaslub.

“Saya pikir wajar saja lah kalau ada yang menginginkan adanya Munaslub, tapi kan partai ini kan berjalan atas dasar organisasi partai dan itu belum ada keputusan,” kata Roem ketika ditemui di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Dareah (DPRD) Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo Makassar, Selasa (25/4).

Ia menambahkan, Partai Golkar sudah memiliki pengalaman terkait polemik internal. “Saya kira kami di Golkar sudah punyalah pengalaman yakni kurang lebih dua tahun dalam masa sulit. Olehnya itu, saya kira hal ini akan dilewati ji mengingat masa waktu kepengurusan kan sampai 2019 ji,” jelasnya.

[NEXT-RASUL]

Ketua DPRD Sulsel itu berharap, agar petinggi Partai Golkar mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. “Saya apa yang terjadi saat ini masih normal saja, namun ada baiknya petinggi partai mencari solusi yang terbaik. Lagian, saya kira Pak Setya Novanto itu masih dalam status pencekalan, dan belum ada kelanjutannya,” terangnya.

Bahkan, secara pribadi politisi asal Sinjai ini mengaku jika masih ada Ketua Harian DPP Partai Golkar yang bisa melaksanakan agenda kepartaian. “Daripada ribut dan butuh biaya besar, sedang Ketua Harian siap memimpin itu bagus juga kan,” ujarnya.

Adapun mengenai agenda Nurdin Halid yang akan maju Pilgub, Roem mengatakan soal Pemilihan Gubernur adalah urusan lain. “Saya kira itu urusan lain lah, apalagi kan sekarang ini sudah canggih mi jadwal bisa diatur sedemikian rupa. Saya kira dua-duanya bisa jalan dan soal maju di Pilgub Sulsel tidak akan terganggu,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Muhammad Risman Pasigai enggan berspekulasi terkait isu Munaslub Golkar yang disuarakan diinternal kader. Bukan tanpa alasan, hal itu berdasarkan status Setya Novanto yang masih terduga dalam keterlibatan kasus e-KTP.

“Ndak ada sikap, ndak ada masalah. Kan Pak Setnov belum ada statusnya. Kita di Sulsel ikut saja, kita solid di belakang Setya Novanto,” ungkapnya.

Bahkan, saat ditanya terkait isu Munaslub, Risman Pasigai dengan tegas menyebutkan Munaslub tidak akan dilaksanakan. Pasalnya, kata dia, untuk melaksanakan Munaslub harus ada usulan dari DPD. Namun, hingga saat ini usulan tersebut tidak ada dari DPD ke DPP.

“Tidak ada munaslub, mau apa Munaslub, nah DPD tidak ada yang mau Munaslub. Sudah aturannya kan seperti itu,” tegasnya.

[NEXT-RASUL]

Pakar politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad berpendapat jika Munaslub dilakukan maka akan terjadi perkebunan kekuasaan antara figur internal di struktur kepengurusan dan non kepengurusan.

“Misalnya, ada internal struktur pengurus kader Golkar yang masuk calon, begitu juga kader yang tidak masuk pengurus tapi kader Golkar. Ini pertarungan hebat, bisa jadi SYL atau Akom juga NH dan Kubu Setnov bisa maju,” ujarnya.

Firdaus menjelaskan, jika potensi Munaslub pertarungan kubu Setnov dan Akom akan kembali bertarung. Namun, jika ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, maka ketua harian dan wakil ketua berpeluang menggantikan posisi Setnov jika terjerat kasus korupsi.

Menurutnya, semua bisa saja terjadi jika banyak kepentingan tokoh Golkar yang menginginkan hal tersebut. Apalagi, kata dia saat ini memomentum Pilkada serentak di Indonesia 2018 mendatang makin dekat.

“Jadi kalau hanya disepakati Plt Ketua DPP untuk melanjutkan masa jabatan Setnov, maka pak Wakil ketua dan Ketua Harian berpeluang. Khusus NH sangat berpeluang untuk gantikan Setnov,” tuturnya.

Terkait dampak kasus Setnov terhadap Pilkada di Sulsel khususnya Pilgub, Firdaus mengatakan sangat beda. Karena NH salah satu figur yang loyal dan dekat dengan Setnov. “Pasti efek sampai kesini (Pilkada),” katanya.

Dia menambahkan, peluang Nurdin Halid bertarung di Pilgub Sulsel terbilang sangat besar. Tetapi ada hal yang bisa membuat mantan Ketua PSSI itu menjadi sasaran tembak di Pilgub Sulsel nanti. “Salah satunya adalah kasus korupsi e-KTP yang menyeret nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto,” tambahnya. (D)


div>