SELASA , 17 JULI 2018

NH Ngotot Pakai Karebosi, Bawaslu Ancam Bubarkan Paksa

Reporter:

Suryadi Maswatu

Editor:

asharabdullah

Selasa , 06 Maret 2018 12:45
NH Ngotot Pakai Karebosi, Bawaslu Ancam Bubarkan Paksa

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi. (Dok.RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pasangan calon (Paslon) Gubernur Sulsel, Nurdin Halid, akan tetap menggunakan Lapangan Karebosi sebagai lokasi kampanye akbar mereka.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel bersama KPU Makassar, telah bersepakat mengusulkan dua lokasi kampanye untuk Paslon Gubernur 2018, yakni Lapangan Emmy Saelan dan Lapangan BTP.

“Iye, lokasi kampanye kami NH-Aziz akan tetap gunakan Lapangan Karebosi,” kata Nurdin Halid (NH) saat dikonfirmasi via telepon, Senin (5/3) kemarin.

Pasang Aziz Kahar Mudzakkar ini menegaskan alasannya menggunakan Lapangan Karebosi untuk kampanye akbar. Selain lokasinya yang sangat strategis, juga memungkinkan menampung puluhan hingga ratusan ribu massa.

“Kami tetap pakai itu Lapangan Karebosi. Karena hanya disitu bisa menampung kapasitas massa 50 ribu orang atau lebih,” tegasnya.

NH menambahkan, timnya akan berkoordinasi dengan penyelenggara yakni KPU Kota Makassar, untuk penggunaan Lapangan Karebosi. Iapun meminta kepada KPU Sulsel berkoordinasi dengan KPU Makassar untuk mempertimbangkan ulang lokasi kampanye, seperti di BTP dan Hertasning.

“Kami akan koordinasi dengan baik antara KPU Sulsel dan KPU Makassar. Karena untuk kampanye akbar dengan jumlah massa yang banyak, hanya Lapangan Karebosi yang bisa menampung,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menegaskan, paslon seharusnya menaati aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Tidak ada alasan menolak untuk menjadikan lokasi lain sebagai area kampanye.

Secara tegas ia menyatakan, Bawaslu akan mengawasi jalannya kampanye terbuka nanti. Kelak jika ada paslon melanggar aturan yang telah disepakati KPU, maka akan dibubarkan secara paksa.

“Aturan KPU jelas. Paslon harus ikuti dan taat asas. Jika ada kampanye di luar lokasi yang ditetapkan, Bawaslu akan berikan sanksi yakni pembubaran paksa,” tegasnya.

Arumahi meminta kepada KPU Sulsel dan KPU Makassar untuk saling berkoordinasi dengan baik, agar tak ada kesan diskriminasi terhadap calon tertentu.

“Itulah gunanya KPU harus duduk bersama dengan KPU Makassar, serta paslon untuk membahas bersama. Agar kedepan tak ada lagi masalah di kemudian hari,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, pakar politik dari Unibos Makassar, Arief Wicaksono, berpendapat, ketegasan Bawaslu sangat diperlukan. Idealnya, tidak perlu paslon menjadikan Karebosi sebagai lokasi kampanye.

“Soal letak strategis dan kapasitas, saya melihat semua kandidat punya keinginan untuk menjadikan Karebosi sebagai lokasi utama dari kampanye akbar mereka. Selain itu, Lapangan Karebosi adalah alun-alun milik publik, siapa saja boleh memanfaatkannya. Masalahnya, KPU telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga Karebosi tidak dijadikan lokasi kampanye akbar,” terangnya.

Menurutnya, kandidat yang ingin menggunakan Karebosi pasti akan memprotes dan menggugat keputusan KPU itu. Oleh sebab itu, ia mengimbau kandidat taat pada aturan yang ada.

“Nah, daripada nanti akan banyak waktu terbuang untuk mengurusi gugatan, yang tentu saja tidak akan membuat demokrasi kita menjadi semakin baik, sebaiknya masalah ini dituntaskan secepatnya oleh KPU, Bawaslu dan peserta Pilkada Sulsel,” sarannya.

Senada, pakar politik dari UIN Alauddin Makassar, Syarifudin Jurdi, mengatakan, peserta atau pasangan calon mestinya mengikuti dan menjalankan aturan dan norma pemilu. Baik berdasarkan UU, PKPU dan kebijakan KPU Provinsi dengan berbagai pertimbangan.

“Mengapa tempat tertentu dilarang untuk digunakan kampanye seperti Lapangan Karebosi dan lain-lain. Paslon tidak boleh mengedepankan keinginannya dan egonya tanpa mengindahkan aturan kampanye yang ditetapkan KPU,” ujarnya.

Ia berpendapat, meskipun sang calon memiliki sumber daya untuk memobilisasi massa atau pendukungnya sangat banyak, namun itu bisa dikondisikan dengan lapangan atau tempat umum yang tidak dilarang dan diperbolehkan oleh penyelenggara pemilu.

“Apabila paslon tetap ngotot tentu resikonya akan berdampak pada reputasi pasangan calon, dibubarkan oleh Bawaslu,” lanjutnya.

Dampak dari kelalaian paslon kelak, kata Syarifuddin, yakni citra sang calon di mata masyarakat jatuh. Selain itu, potensial akan kehilangan pendukung dengan sikap ngototnya itu. Warga akan menilainya sebagai calon yang tidak taat aturan.

“Selain sanksi sosial dan moral masyarakat, juga harus ada yang lebih tegas selain dibubarkan paksa,” pungkasnya. (*)


div>