SABTU , 21 JULI 2018

Nico Kanter: PT Vale Tidak Menyerobot Tanah Adat

Reporter:

Editor:

hur

Rabu , 24 Februari 2016 17:14

LUWUTIMUR, RAKYATSULSEL.COM – Pihak PT Vale Indonesia Tbk menanggapi serius demo yang dilakukan masyarakat Lutim atas dugaan penyerobotan tanah adat yang disebut-sebut dilakukan PT Vale.

Sebelumnya, masyarakat dari gabungan 9 anak suku di Lutim melakukan unjuk rasa terhadap PT Vale, menuntut pengembalian tanah adat yang diduga menjadi wilayah eksplorasi tambang perusahaan tambang nikel tersebut.

Menurut Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, Nico Kanter, ada amandemen Kontrak Karya (KK) antara PT Vale dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2014 lalu. Amandement itu, kata Nico, merupakan hasil kesepakatan dalam renegosiasi dengan Pemerintah RI sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Minerba.
Menurut Nico, PT Vale sama sekali tidak melakukan penyerobotan tanah adat. Bahkan, kata dia, amandemen KK yang baru tersebut, justru mengurangi luas wilayah KK PT Vale di Sulawesi Selatan.

“Sama sekali tidak terdapat penambahan lahan baru terhadap luas wilayah KK PT Vale,” tegas Nico, seraya menambahkan bahwa tuduhan bahwa pihaknya (PT Vale) telah melanggar hak-hak masyarakat atau akan melakukan penggusuran atas properti pihak lain adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Dikatakan bahwa yang terjadi sesungguhnya, PT Vale justru mengurangi luasan KK dan bukan menambah atau mengubah lokasi KK. “Sebagai perusahaan terbuka dan perusahaan yang terikat dengan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, PT Vale tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil hak-hak pihak lain,” jelas Nico Kanter menjawab Rakyat Sulsel melalui via e-mail.

Dia menegaskan pula bahwa tanah dan bangunan pihak lain yang berada di dalam Kontrak Karya PT Vale dan telah memiliki dokumen-dokumen yang sah, tetap diakui oleh PT Vale sebagai hak milik pihak PT Vale. “Dengan Alasan tersebut, kami untuk tetap memasukkan wilayah-wilayah tersebut ke dalam cakupan wilayah Kontrak Karya kami, antara lain karena wilayah tersebut dikelilingi area tambang kami,” katanya.

Untuk menyelesaikan masalah dengan masyarakat setempat, menurut Nico, pihaknya sudah meminta DPRD Kabupaten Lutim untuk memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat lainnya.


div>