SELASA , 18 DESEMBER 2018

None Kritisi Tiga Instansi di Pemprov

Reporter:

doelbeckz

Editor:

Kamis , 15 Desember 2016 09:18
None Kritisi Tiga Instansi di Pemprov

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo. foto: ashar abdullah/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo mengkritisi kinerja tiga instansi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulsel. Tiga lembaga itu yakni, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Irman menjelaskan, selama ini, nasib guru honorer bergantung dari Bappeda dan BKD. Namun, kedua lembaga itu dinilai kurang memperhatikan nasib para guru honorer. Padahal, menurut None, sapaan Irman, jasa guru honorer sangat dibutuhkan di Disdik Sulsel.

“Mudah-mudahan Dispenda mau legowo memberi regulasi pungut langsung guru honor. Daripada kayak begitu (guru honor kurang sejahtera). Ujungnya kualitas pendidikan (buruk). Guru honorer, dari segi Diknas kami juga butuh, tergantung Bappeda dan BKD,” ungkap None diberitakan Kamis (15/12).

Khusus Dispenda, lanjut None, hanya perlu merelakan kehilangan anggaran sebesar Rp81 miliar untuk insentif para stafnya. Anggaran itu, kata None, bisa sangat bermanfaat bagi guru honorer di Sulsel.

“Hilangkan Rp81 miliar. Kalau dirata-ratakan ada pegawai Dispenda mendapatkan Rp220 juta. Padahal itu bisa dikasi guru honorer. Dispenda itu tugas pokoknya meningkatkan pajak. Maka tidak usah dikasi insentif karena sudah tugas pokoknya. Kalau naik pendapatan dia dikasih uang, kalau turun tidak kenapa-kenapa,” saran None.

Menurut adik kandung Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ini, jika anggaran itu dialokasikan untuk upah guru honorer, maka akan menghidupkan ekonomi Sulsel dari bawah.

Sementara, di BKD Sulsel, None mengkritisi validasi data guru honorer yang sampai saat ini belum rampung karena harus menunggu data dari setiap kabupaten/kota. Lambatnya perampungan validasi data guru honorer ini berdampak pada besaran Dana Alokasi Umum (DAU) di Disdik Sulsel.

[NEXT-RASUL]

“Mengapa kita kehilangan banyak DAU karena tidak diurus, yang diurus adalah urusan yang lain,” katanya.

None menilai, tahun ini, semua perencaan, kepegawaian dan pendapatan daerah hancur.

“Ini tahun, tahun paling rusak dari segi perencanaan pendapatan dan kepegawaian,” kritik None.

Untuk itu, None menegaskan, Januari 2017 mendatang, Korpri Disdik akan menggugat Peraturan Gubernur (Pergub) soal insentif karena dinilai tidak adil.

“Dinas sosial tidak mungkin naik insentifnya. Karena kerjanya belanja terus, hanya bisa mengeluarkan anggaran itulah contohnya,” jelasnya. (***)


div>