MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Nyaleg, Mantan Napi Harus Ngaku

Reporter:

asharabdullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 04 April 2018 12:00
Nyaleg, Mantan Napi Harus Ngaku

ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Mantan narapidana yang akan ikut dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), memiliki kewajiban untuk mengumumkannya ke masyarakat melalui media. Mekanismenya, sama dengan mantan narapidana yang akan maju sebagai calon kepala daerah.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel Bidang Hukum, Khairul Mannan, mengatakan, sesuai tahapan pileg, pendaftaran calon anggota DPD mulai April 2018 sampai Juni mendatang. Sedangkan anggota DPR dan DPRD dilaksanakan 4 – 17 Juli 2018.

“Tahapan pemilu tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019,” jelasnya, Selasa (3/4) kemarin.

Bagi mantan narapidana, kata Khaerul, harus mengumumkan ke media dan memiliki surat pernyataan dari redaksi media yang bersangkutan soal pengumumannya. Oleh sebab itu, ia mengingatkan kewajiban tersebut, untuk mengumumkan diri ke publik.

“Mekanisme sama seperti calon kepala daerah. Dimana mantan narapidana wajib mengumumkan melalui media massa. Juga harus menyertai surat pernyataan dari instansi terkait jika pernah dipidana,” tuturnya.

Ia menambahkan, syarat tersebut sudah diatur dalam ketentuan PKPU, sehingga tak bisa diganggu gugat. Dengan begitu, ia meminta agar para caleg yang punya rekam jejak hitam harus melengkapi saat mendaftar di KPU.

“Saat calon itu mendaftar ke KPU, harus membawa bukti,” imbuhnya.

Terpisah, Pakar Politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, mengatakan, dalam aturan yang berlaku, mantan narapidana kasus korupsi memiliki hak yang sama dengan masyarakat biasa. Karena memang, mereka telah melalui hukuman sesuai aturan.

“Kalau menurut saya, ikut atau tidaknya seorang yang diduga terkait korupsi dalam pesta demokrasi adalah hak pribadi orang itu dalam berpolitik. Konstitusi kita sudah menegaskan hak itu,” kata Arief.

Tetapi memang, seorang mantan narapidana kasus korupsi akan kurang mendapat simpati masyarakat. Dimana, ada ketakutan perbuatan tersebut terulang kembali.

“Apalagi jika statusnya baru diduga, kecuali jika sudah sampai pada tahap terbukti secara meyakinkan, nah itu baru tidak patut,” pungkasnya. (*)


div>