SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Oknum Kepala Dusun Diduga Lakukan Pungli PBB

Reporter:

Editor:

hur

Senin , 07 September 2015 16:42

MAROS, RAKYATSULSEL.COM – Oknum Kepala Dusun Sakeang, Tompobulu, Abdul Kadir diduga melakukan pungutan liar (Pungli) pembayaran kertas PBB (pajak bumi dan bangunan, red). Dia disinyalir, secara terang-terangan meminta kepada warga untuk membayar biaya pengantaran kertas pajak PBB sebesar Rp 5ribu per kertas. Parahnya, pungli itu diumumkan di mesjid.

Kadir yang dikonfirmasi RAKYATSULSEL.COM, tidak menampik tudingan tersebut. Ia mengakui jika dirinya mengistruksikan untuk memungut biaya pengambilan kertas pajak PBB. Dia berdalih, pungutan itu adalah uang jalan bagi kolektor PBB. “Memang saya yang menginstruksikan. Itu sebagai imbalan uang capek bagi kolektor. Supaya warga memahami hal itu, sengaja saya umumkan di mesjid,” jelasnya, Senin (7/9).

Menurut Kadir, pihaknya tidak melakukan tindakan pungli. Hal itu dilakukannya semata-mata supaya capaian target PBB untuk Dusun Sakeang tercapai. Tahun lalu, kata Abd Kadir, pungutan pajak PBB tidak diberlakukan. “Tapi saya meminta kepada kolektor, jangan memaksa. Kalau mereka tidak mau bayar, tidak dipaksa, tapi warga harus mengerti,” ujarnya.

Menanggapi inisiatif yang dilakukan Kadus Sakeang tersebut, Anggota Komisi II DPRD Maros, A Patarai Amir menyebut bahwa tindakan itu tidak dapat dibenarkan. Apalagi kolektor PBB telah memiliki upah tersendiri dari Dispenda. “Tindakan itu jelas pungli. Seharusnya Dispenda memberikan teguran kepada kolektor. Dispenda tidak boleh tinggal diam menanggapi kejadian ini,” ujar Patarai.

Anggota DPRD Maros ini menambahkan, bila kejadian tersebut masih berlangsung, maka DPRD akan memanggil Dispenda untuk menjelaskan hal itu kepada DPRD. Patarai khawatir, pungli semacam itu bisa saja ini akan ditiru oleh kolektor di dusun lain.

Dusun Sakeang sendiri saat ini dihuni 63 Kepala Keluarga dengan capaian PBB sebesar Rp 20 juta.


Tag
  • Pungli Maros
  •  
    div>