Ombudsman Investigasi CPI

Kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar. foto aseprakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Ombudsman RI terlibat langsung melakukan investigasi potensi mal administrasi dan penyalagunaan kekuasaan dalam mega proyek Centre Point of Indonesia (CPI) di Sulsel.

Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel diperiksa oleh Ombudsman di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (20/4). Ombudsman terlibat atas adanya laporan dari masyarakat dan LSM terhadap proses reklamasi CPI.

“Ombudman tindak lanjuti karena banyak laporan terkait reklamasi CPI. Itu dilaporkan di pusat, saya tadi mendampingi Ombudsman pusat,” kata Subhan Djoer, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (21/4).

Pihaknya disebut meminta data soal perencanaan, perizinan, legal standing, hingga bentuk kerjasama pihak ketiga proyek CPI. “Kita lihat apakah ada potensi mal administrasi atau tidak. Laporan kita terima terjadi banyak penyalagunaan kewenangan,” katanya.

Beberapa pejabat yang dimintai keterangan seperti Sekretaris Provinsi Abdul Latief, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel Andi Bakti Haruni, pihak inspektorat, dan penanggung jawab CPI Suprapto.

“Kita dijelaskan duduk persoalannya hingga terbitnya izin. Bagaimana pelaksanaan dan pembagian lahan dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Selain memeriksa pejabat pemprov, Ombudsman sebelumnya juga mendatangi kantor BPN Makassar dan BPN Sulsel. Hal ini untuk memastikan luasan tanah tumbuh di kawasan CPI. “BPN sampaikan 1.000 hektare, pemprov bilangnya 1.600 hektare,” kata dia.

[NEXT-RASUL]

Pihak ombudsman belum bisa memastikan hasil dari proses investigasi yang sementara berjalan. “Ombudsman pelajari dulu. Apakah keluarkan produk atau bagaimana, biasanya berupa saran atau rekomendasi,” kata Subhan.

Andi Bakti saat dikonfirmasi tak menampik soal kedatangan Ombudsman. Ombudsman disebut menanyakan soal proses perizinan. “Soal perijinan. Saya jelaskan, kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Andi Bakti.

Pemprov Sulsel juga menyampaikan kalau perizinan sudah diperkarakan oleh lembaga Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). “Tetapi sudah ada keputusan pengadilan dan sudah inchra,” pungkasnya. (***)