Sabtu, 29 April 2017

Sejumlah Pejabat Pemprov Diperiksa

Ombudsman Investigasi CPI

Jumat , 21 April 2017 10:09
Penulis : Ashar Abdullah
Editor   : doelbeckz
Kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar. foto aseprakyatsulsel.
Kawasan Centre Point of Indonesia di Makassar. foto aseprakyatsulsel.
MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM - Ombudsman RI terlibat langsung melakukan investigasi potensi mal administrasi dan penyalagunaan kekuasaan dalam mega proyek Centre Point of Indonesia (CPI) di Sulsel.

Sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel diperiksa oleh Ombudsman di kantor Gubernur Sulsel, Kamis (20/4). Ombudsman terlibat atas adanya laporan dari masyarakat dan LSM terhadap proses reklamasi CPI.

"Ombudman tindak lanjuti karena banyak laporan terkait reklamasi CPI. Itu dilaporkan di pusat, saya tadi mendampingi Ombudsman pusat," kata Subhan Djoer, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel diberitakan Rakyat Sulsel, Jumat (21/4).

Pihaknya disebut meminta data soal perencanaan, perizinan, legal standing, hingga bentuk kerjasama pihak ketiga proyek CPI. "Kita lihat apakah ada potensi mal administrasi atau tidak. Laporan kita terima terjadi banyak penyalagunaan kewenangan," katanya.

Beberapa pejabat yang dimintai keterangan seperti Sekretaris Provinsi Abdul Latief, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PKP2) Sulsel Andi Bakti Haruni, pihak inspektorat, dan penanggung jawab CPI Suprapto.

"Kita dijelaskan duduk persoalannya hingga terbitnya izin. Bagaimana pelaksanaan dan pembagian lahan dengan pihak ketiga," ujarnya.

Selain memeriksa pejabat pemprov, Ombudsman sebelumnya juga mendatangi kantor BPN Makassar dan BPN Sulsel. Hal ini untuk memastikan luasan tanah tumbuh di kawasan CPI. "BPN sampaikan 1.000 hektare, pemprov bilangnya 1.600 hektare," kata dia.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*