JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

OPD Bertanggungjawab, TP2D Yang Mengatur

Reporter:

Al Amin Malliuri

Editor:

Iskanto

Selasa , 06 November 2018 08:24
OPD Bertanggungjawab, TP2D Yang Mengatur

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Polemik keberadaan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terus bergulir.

Pengangkatan tim yang berjumlah 44 orang itu ditandatangani oleh Nurdin Abdullah beberapa waktu lalu. Tim ini kemudian dibagi menjadi dua bagian. Masing-masing tim Percepatan Pembangunan Daerah yang diisi 24 orang dan diketuai oleh Prof Yusran.

Sementara tim tenaga ahli yang dibagi lagi menjadi lima bidang. Di antaranya bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang diisi oleh lima orang, bidang pemerintahan dan hukum, dua orang. Bidang pembangunan manusia enam orang, bidang infrastruktur lima orang dan bidang pemuda dan komunitas kreatif dua orang.
Keberadaan tim ini diharapkan bisa mempercepat pembangunan di Provinsi Sulsel. Namun seiring berjalannya waktu, tim ini justru mendapat kritikan dari berbagai pihak karena kewenangannya.

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menilai jika keberadaan TP2D bukan mempercepat pembangunan, malah menghambat.
Meski demikian, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman terus mendukung tim yang dibentuknya tersebut. Adik Menteri Pertanian, Amran Sulaiman itu bahkan menegaskan jika TP2D juga bisa melantik apabila diintruksikan pimpinan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah dikeluarkan. “Kewenangan TP2D banyak sekali. Bisa diperintahkan sampai melantik,” ujarnya.

Entah Pergub yang mana yang dimaksudkan Sudirman, padahal surat pengesahan terbentuknya TP2D hanyalah SK Gubernur. “Jelas pergubnya. Saya juga baru baca, menjalankan yang diinstruksikan langsung gubernur dan wagub. Berarti bisa mewakili saya. Tapi mereka tahu dirilah, yang tidak disuruh, tidak akan dikerjakan oleh mereka. Mereka bisa kerjakan apa saja yang dinilai efektif,” jelasnya.

Terkait adanya sejumlah dana proyek yang tertahan lantaran menunggu persetujuan TP2D, Sudirman mengaku jika langkah yang dilakukan TP2D sudah benar. Seperti dana anggaran lanjutan pembangunan stadion Barombong yang harus diaudit lantaran dicurigai akan menimbulkan persoalan.

“Mereka efektif dalam bekerja. Jadi kalau ada pencairan dana yang berpotensi menimbulkan persoalan, ini harus diaudit dulu. Kemudian masuk anggaran itu sebelum diaudit. Mereka terjemahkan itu. Ini perlu saya cek filter dulu. Kalau pak gubernur bilang jalankan perintah, saya juga begitu,” tuturnya.

Bahkan Sudirman mengaku dirinya hanya mengikuti instruksi Nurdin Abdullah selaku pimpinannya. “Kalau saya bilang saya tahan anggaran, biar presiden datang, tapi kalau pak gubernur bilang jalankan atau lanjutkan, yah dilanjutkan. Kenapa? Karena saya sebagai wakil gubernur. Saya sebagai orang loyal sama pimpinan,” pungkasnya.

Sementara Pakar Pemerintahan Universitas Patria Arta, Bastian Lubis menegaskan, bahwa tugas dan wewenang TP2D overlapping.
Menurutnya dari 14 poin kewenangan TP2D dalam SK tersebut telah mengambil alih tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jika dikaji dalam perspektif hukum tata pemerintahan, tugasnya dan kewenangannya memang sudah overlapping,” kata Lubis, Senin (5/11).

Lubis mengaku, jika keberadaan TP2D ini membuat posisi OPD hanya sebagai boneka pajangan. “Bisa juga diartikan bahwa fungsi dan kewenangan OPD sudah tergantikan boleh TP2D sehingga OPD hanya sebagai boneka pajangan saja,” paparnya.

Kata Lubis, jika ini terus berjalan maka akan menciptakan sistem pemerintahan yang rancu, pasalnya akan tercipta pemerintahan bayangan.
Rektor Universitas Patria Artha ini bahkan mengaku jika birokrasi yang tercipta di Pemprov Sulsel sangat ambigu, pasalnya tidak ada perbedaan atau dekat yang jelas antara garis komando atau garis koordinasi antara atasan dan bawahan, serta antar perangkat daerah.

“Kejadian yang baru-baru ini, ketua TP2D kok bisa mewakili gubernur,? Itu kan ambigu garis koordinasinya,” paparnya.

Lebih jauh Lubis mengatakan, jika seharusnya pembentukan TP2D ini disesuaikan dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Pasalnya dalam undang-undang tersebut telah mengatur pembatasan kewenangan dan larangan badan dan/atau pejabat menyalahgunakan wewenang.

“Selanjutnya perlu juga melihat undang-undang nomor 9 tahun 2015 terang perubahan ke dua atas UU pasal 76,” ucapnya.

Lubis pun mendorong DPRD Sulsel untuk berani menggunakan hak-haknya untuk terciptanya good government di wilayah Provinsi Sulsel.

Adapun sejumlah tugas TP2D diantaranya, menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyusun dan mengusulkan program kerja untuk mendukung percepatan prioritas gubernur. Menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel.

Menyusun kriteria, tat cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksanaan program prioritas pemerintah Provinsi Sulsel. Melaksanakan pengkajian dan analis kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulsel. Memberikan penilaian kinerja bulanan atau tahunan perangkat daerah dan melaporkan hasilnya kepada gubernur dan wakil gubernur.

Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel oleh perangkat daerah.

Adapun sejumlah kewenangan TP2D diantaranya, memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Mengundang rapat perangkat daerah, meminta data atau informasi dari perangkat daerah.

Kemudian, meminta penjelasan dan keterangan dari perangkat daerah, mendengarkan dan menindaklanjuti pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan tenaga ahli. Memberdayakan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhannya. (*)


div>