RABU , 19 DESEMBER 2018

OPD Pemprov Keluhkan Perbedaan TPP

Reporter:

asharabdullah

Editor:

Sabtu , 28 April 2018 14:30
OPD Pemprov Keluhkan Perbedaan TPP

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara usai mengikuti upacara (Dok.JawaPos.com)

* Soni: Kita Juga Butuh Waktu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulsel hingga kini masih dalam tahapan proses penetapan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Hanya saja, tahap awal yang telah dicairkan hanya bisa diterima tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja. Selebihnya masih dalam proses perhitungan.

Dari hasil hitung-hitungan yang dilakukan Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) Sulsel, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih kurang. Untuk itu, TPAD menyiasati setiap OPD berbeda nominal TPP-nya.

Hal itu, menimbulkan kecemburuan dari beberapa OPD yang ada. Menurut salah satu kepala bagian di lingkup Pemprov Sulsel yang enggan disebut namanya, bahwa hal itu sangat identik dengan diskriminasi.

“Jika dilihat dari beban kerja maka OPD kami juga beban kerjanya sangat berat, karena kita melayani bahkan melewati jam kerja ASN pada umumnya,” ungkapnya, Jum’at (27/4) kemarin.

Menanggapi hal itu, Pj Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mengaku pihak OPD lain agar dapat bersabar hingga proses penatapan nominal selesai. “Gimana sih? Belum diumumkan aja udah mengeluh. TPP ini masih dalam proses, kita baru mencoba tiga OPD kemudian lagi ditangani, jadi kita butuh waktu begitu,” kata Soni.

Soni melanjutkan, bahwa untuk penetapan besaran nominal TPP itu melalui beberapa tahap penghitungan dengan formula yang diterapkan TPAD. “Intinya jumlah nominalnya makin banyak makin bagus lah. Tidak mungkin sembarang ngasih nominal ini ada formula lah intinya,” ujarnya.

Ia juga beranggapan bahwa dengan menghilangkan honor yang selama ini memberatkan APBD, maka melalui TPP dapat mengimbangi nilai pengeluaran berdasarkan besaran APBD yang ada.

“Artinya bagaimana kemampuan APBD setempat bisa mengcover semua OPD. Memang setiap daerah berbeda dan tidak sama karena berdasarkan kemampuan daerah,” tutup Soni.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman mengakui memang terjadi kekurangan jika seluruh anggaran yang ada dibagi ke seluruh OPD secara merata.

“Telah kita hitung, ada kekurangan setelah kita bagi rata, jadi saya kira untuk masing-masing OPD agar dapat mensortir semua kegiatan dan memenuhi semua belanja langsung menjadi belanja tidak langsung,” ujar Jufri.

Prosedurnya kata Jufri, semua OPD membuat berita acara yang ditandatangani oleh TPAD. “Yang sudah saya tandatangani itulah yang berlaku, jadi yang belum maka suruh kepala OPD bikin. Ini soal operasional pada masing-masing OPD, kalau soal besarannya beginilah maksimal yang kita bisa lakukan,” tungkasnya. (*)


div>