SENIN , 18 JUNI 2018

Operasional BRT Syarat Pungli

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 14 Juni 2017 13:44
Operasional BRT Syarat Pungli

Bus Rapid Transit (BRT) terparkir di depan Mall Panakukang Makassar. foto: rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi melayangkan surat klarifikasi ke pihak PT Damri Makassar terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan di Bus Rapid Transit (BRT). Surat tersebut dilayangkan karena dalam pengoperasian BRT di beberapa jalur diduga rawan pungli.

Investigator ACC Sulawesi, Angga Reksa mengatakan bahwa pungli yang kerap terjadi seperti adanya laporan dari masyarakat terkait kecurangan BRT yang tak pernah mengembalikan uang kembalian Rp500 apabila penumpang membayar menggunakan uang pecahan Rp5.000.

Sementara, berdasarkan tarif sebenarnya, tiap penumpang hanya diharuskan membayar retribusi normal Rp4.500 yang sesuai dengan harga yang ditetapkan dari pihak PT Damri.

“Itu berdasarkan bukti nyata kalau dari harga Rp4.500 per orang saat membayar pakai uang Rp5.000 tidak pernah dikembalikan Rp500-nya dari kondektur. Jadi kalau Rp500 dikalikan dengan jumlah penumpang perharinya, coba dibayangkan,” ucap Angga diberitakan Rakyat Sulsel, Rabu (14/6).

Selain itu, kata Angga bahwa dugaan praktik-praktik pungli lain yang dilaporkan ACC adalah pihak Damri hanya mementingkan penarikan retribusi kepada penumpang namun tak memberikan karcis sebagai tanda sekaligus persyaratan yang ditetapkan sebelumnya.

Padahal seharusnya, lanjut Angga ketika penumpang naik sesuai dengan rute yang akan dituju maka tanda pembayaran retribusi tersebut berupa karcis selayaknya diberikan kepada penumpang.

“Masalah lainnya, begitu penumpang disuruh membayar tapi tidak diberikan karcis sebagai bukti kalau pembayaran sesuai dengan harga karcis yang dibayar,” sebut Angga.

[NEXT-RASUL]

Ditegaskan Angga, pihaknya memberikan waktu kepada Dirut PT Damri Makassar untuk membersihkan praktik pungli dilapangan yang dilakukan oleh oknum karyawannya.

“Kita berikan waktu namun ketika masih ada tindakan pungli di lapangan maka kami akan laporkan ke Kejati atau Polda Sulsel,” Kata Angga. (***)


div>