RABU , 12 DESEMBER 2018

Operasional PKL Center Tak Jelas, Danny Beri Deadline Sebulan

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 25 Juni 2018 14:30
Operasional PKL Center Tak Jelas, Danny Beri Deadline Sebulan

Danny Pomanto, foto: mdfajar/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Relokasi pedagang kaki lima (PKL) ke PKL center hingga kini belum terealisasi padahal lokasi pusat para pedagang kaki lima tersebut sudah rampung sejak tahun lalu, olehnya itu Walikota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto memberikan waktu sebulan ke SKPD untuk menyelesaikan polemik tersebut.

Danny, sapaan akrabnya mengatakan, dirinya memberikan kesempatan kepada SKPD terkait untuk menyelesaikan persoalan yang tengah berlangsung, seperti persoalan pasar sentral, PTSP Bintang Lima, termasuk relokasi PKL ke PKL Center yang berada di kawasan Lapangan Karebosi.

“Satu bulan ini saya meminta bekerja (ke SKPD) bagaimana pasar sentral, kaki lima, PTSP, termasuk pengelolaan Anjungan Losari,” tegas Danny Pomanto, saat dikonfirmasi, Minggu (24/6) kemarin.

Ia menekankan, segera merealisasikan apa yang menjadi target pemerintah kota, yakni mengembalikan pelayanan publik dengan kinerja terbaik, SKPD akan dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang bakal dibentuknya.

“Sebulan ini kita akan bekerja semuanya, saya akan bentuk pokja-pokjanya,” singkat Danny Pomanto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Evy Aprialty mengatakan, bahwa relokasi PKL ke PKL Center masih menunggu kajian Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Namun, meski hasil kajian tersebut telah dirampungkan, pihaknya mengaku menunggu masa cuti Moh Ramdhan Pomanto berakhir dan kembali menjabat Walikota Makassar.

“Tunggu nanti (relokasi), kalau pak wali (Moh Ramdhan Pomanto) masuk, baru dijelaskan nah,” singkat Evy Aprialty, beberapa waktu lalu.

Sementara, Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Andi Iskandar mengatakan, bahwa kajian teknis yang dikaji dan menjadi poin utama yakni soal sampah yang dihasilkan nanti, baik itu limbah cair dan limbah berbahaya (limbah B3), harus memiliki tempat penampungan sementara.

“Saya juga belum tahu bagaimana nanti disitu, apakah PKL disitu langsung melakukan transaksi makan minum, yang biasa ini kalau kegiatan masak memasak disitu biasa ada limbah cairnya, itu yang perlu ada penampungan sementara. Karena kalau langsung dibuang bisa mencemari sekitarnya,” jelas Andi Iskandar.

Ia mengatakan bahwa mestinya Dinas Koperasi lebih banyak turun untuk mengecek. Sehingga tidak langsung minta kajian secara tiba-tiba. Belum lagi Kepala Bidang di DLH, yang juga memiliki kesibukan tersendiri.

“Itu surat lamami sudah di disposisi di bidang persampahan, tapi sampai disana ternyata kepala bidangnya juga sibuk dan tidak terlalu mengawal itu surat sehingga tertinggal. Nanti koperasi (Dinas Koperasi) minta, baru ingat,” ucap Andi Iskandar.

Ia menambahkan bahwa kajian teknis yang ada di DLH tidak memiliki masalah atau kendala dalam pembuatannya, karena masing-masing SKPD memasukkan kajiannya.

“Kalau kita kan hanya yang berhubungan dengan lingkungannya,” pungkas Andi Iskandar. (*)


div>