RABU , 14 NOVEMBER 2018

OSO Siap Pecat Kader Jika Terbukti Terlibat Kasus e-KTP

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 29 Maret 2017 10:49
OSO Siap Pecat Kader Jika Terbukti Terlibat Kasus e-KTP

Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO). foto: net

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), menegaskan, dirinya tidak akan segan mengambil tindakan pemecatan jika ada kader Partai Hanura yang terseret kasus hukum.

Aturan tegas itu berlaku tanpa terkecuali. Termasuk dengan Miryam S. Hariyani yang diduga terlibat dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang hingga kini menjadi polemik di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hal tersebut disampaikan OSO kepada wartawan di Jakarta Rabu (28/3). OSO menyatakan, siapa pun kader, tidak terkecuali dirinya, akan mendapat sanksi pemecatan jika terbukti tersangkut kasus hukum, apalagi korupsi.

”Selama ini kan dia (Miryam S Haryani) belum dikenai sanksi hukum. Kan semua juga begitu. Kalau ada sanksi hukum dan ketetapan hukum, saya yang pertama akan memecat,” kata OSO.

Menurut OSO, Partai Hanura ingin mendengar langsung penjelasan Miryam terkait perannya dalam korupsi e-KTP itu. Namun, hingga kemarin, pihaknya belum bisa bertemu dengan Miryam.

”Ini kan saya baru dapat dari media. Saya sudah minta Pak Sekjen memanggil Miryam untuk dimintai keterangan. Nanti kita berikan jawaban ke masyarakat,” ujar OSO..

Sosok Miryam selama ini kerap disebut berperan banyak dalam kasus korupsi e-KTP.

[NEXT-RASUL]

Sebagaimana keterangan Sugiharto, mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Miryam pernah meminta uang Rp5 miliar kepada Irman, mantan Dirjen Dukcapil, untuk kepentingan operasional Komisi II DPR.

Irman kemudian memerintah Sugiharto untuk menyiapkan uang dan menyerahkannya kepada Miryam. Sugiharto lantas meminta uang Rp5 miliar kepada Dirut PT Quadra Solution Anang S Sudihardjo dan memerintahkan untuk langsung diserahkan kepada Miryam.

Dalam keterangan jaksa, Miryam membagi-bagikannya secara bertahap. Pertama, untuk pimpinan komisi II saat itu, yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi, masing-masing 25 ribu dolar Amerika Serikat.

Saat memenuhi panggilan Pengadilan Tipikor Jakarta pekan lalu, Miryam mencabut semua keterangan yang dia sampaikan kepada penyidik. Namun, saat akan dikonfrontasi dengan penyidik di persidangan Senin (27/3), Miryam tidak hadir dengan alasan sakit. (jpnn)


div>