RABU , 20 JUNI 2018

PAD Makassar Capai Rp 351 Miliar

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 07 Juni 2018 10:30
PAD Makassar Capai Rp 351 Miliar

kantor balaikota (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat realisasi pajak daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) sampai awal Juni mencapai Rp351 miliar atau sekitar 35,41 persen dari target tahun ini.

Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan mengatakan pendapatan pajak daerah mengalami surplus. Hal itu bila dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, pendapatan pajak daerah sudah mengalami surplus sampai Rp52 miliar.

“Pendapatan kita sampai saat ini sudah mengalami surplus Rp52 miliar, tapi sampai akhir tahun kita butuh surplus sekitar Rp150 miliar sampai Rp200 miliar,” kata Irwan, Rabu (6/6) kemarin.

Dari seluruh objek pajak, lanjut Irwan, hanya ada beberapa pajak yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Misalnya, pajak hiburan, hotel, restoran BPHTB, dan reklame.

“PBB nanti bulan Agustus, September baru mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau burung walet akhir tahun juga, tapi itu tidak terlalu berpengaruh, yang paling berpengaruh itu ada beberapa jenis, termasuk retoran, BPHTB, dan hotel,” jelasnya.

Lanjutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan yaitu tetap menjalin koordinasi yang baik dengan mitra, seperti PLN disektor pajak penerangan jalan (PPJ), dan BPD (Bank Sulselbar) untuk mempermudah pembayaran.

Mengingat tahun ini libur lebaran cukup panjang, kata Irwan pihaknya mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar lebih awal dalam membayar pajaknya. Terlebih, pihaknya sudah membuka gerai pelayanan yang berdampingan langsung dengan BPD sehingga mempermudah pembayaran pajak.

“Kita massifkan pendekatan secara personal kepada wajib pajak untuk lebih awal melakukan pembayaran, karena bulan ini libur cukup panjang sampai 11 hari,” kata Irwan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pajak Daerah II, Husni Mubarak mengaku sampai saat ini realisasi pajak hotel sudah mencapai Rp60 miliar, atau sekitar 50 persen dari target Rp120 miliar.

“Khusus untuk hotel saja tahun ini dengan bulan yang sama kita ada kenaikan sampai Rp10 miliar. Target kami Rp120 miliar dan kami sudah dapat kurang lebih Rp60 miliar,” tuturnya.

Dia mengatakan dari sekian banyak wajib pajak hotel, masih ada sekitar satu dua hotel yang kerap lamban membayar pajak. Hanya saja, kata Husni pajak nakal tersebut dari hotel-hotel yang sudah mau gulung tikar.

“Ada satu dua yang nakal, telat bayar pajak dua sampai tiga bulan, itupun yang hotel yang sudah bangkrut,” ungkap Husni

Tahun lalu, reallisasi pajak hotel tidak mencapai target atau hanya berkisar 92 persen dari target Rp100 miliar. Namun, tahun ini pihaknya optimistis bisa mencapai target 100 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah rutin melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak khususnya hotel agar mereka lebih tepat waktu dan tepat jumlah dalam melaporkan pajaknya.

Menurut dia, kesadaran wajib pajak sudah menunjukkan tren yang sangat baik. Terlebih, pemerintah sudah mewanti-wanti para wajib pajak dengan penempelan stiker jika mereka tidak taat membayar pajak.

Ancaman penempelan stiker untuk hotel yang tidak taat bayar pajak, baru dikeluarkan jika surat pernyataan yang dikeluarkan pemerintah tidak diindahkan. Penempelan stiker ini sebagai salah satu bentuk sanksi moral yang diberikan pemerintah kepada para wajib pajak.

Berdasarkan data yang dihimpun ada sekitar 494 wajib pajak hotel. Masing-masing diantaranya 249 hotel untuk kelas bintang lima hingga melati satu, indekos diatas sepuluh kamar mencapai 269, dan contage sebanyak 3 unit. (*)


div>