SENIN , 19 NOVEMBER 2018

PAD PKL Center Karebosi Bisa Capai Rp17 Miliar

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 06 Juli 2018 13:00
PAD PKL Center Karebosi Bisa Capai Rp17 Miliar

PKL Center Karebosi. Foto: Andri/RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto, memprediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mampu mencapai sekira Rp17 miliar per tahun. Rencananya, PKL Center Karebosi sudah dapat difungsikan 17 Agustus mendatang.

“Rumusnya seperti ini, kalau setiap malam pedagang di sana mendapatkan omzet sampai Rp2 juta, maka dalam setahun PAD yang masuk bisa mencapai Rp17 miliar,” ujar Danny Pomanto, Kamis (5/7) kemarin.

Danny mengatakan, angka Rp17 miliar sudah termasuk dengan pendapatan di sektor parkir yang angkanya diprediksi bisa mencapai Rp1,7 miliar per tahunnya. Makanya itu, untuk memaksimalkan pendapatan di sektor parkir pihaknya meminta agar PD Parkir memikirkan solusi perihal penataan perparkiran di kawasan tersebut.

“Inimi nanti kita bagi-bagi tugas, PD Parkir menata perparkiran, entah itu pakai sistem elektronik atau manual,” ujarnya.

Danny menambahkan, sebelum kawasan tersebut beroprasi diharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa ambil bagian dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

Misalnya, Dinas Koperasi dan UMKM, diminta untuk membimbing para pelaku usaha. Terlebih, kawasan PKL Center Karebosi nantinya didominasi para pelaku usaha di bidang kuliner.

“Jadi kaki lima di Jl Sunu mau pindah di PKL Center, sementara jenis usahanya adalah cuci motor padahal di PKL Center itu harus makanan, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memilih makanan yang mau mereka jual, dan Dinas Koperasi harus membimbing mereka,” jelasnya.

Danny berharap agar masing-masing SKPD bisa menghendel tugasnya masing-masing, sehingga konsep PKL Center bisa sepenuhnya dipahami setiap SKPD. Pasalnya, untuk menjalankan suatu perencanaan birokrat seringkali hanya mencari kemudahan tanpa memperhatikan konsep itu sendiri.

Salah satu syarat pelaku usaha yang bisa berjualan di kawasan kuliner tersebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Makassar di atas sepuluh tahun. Selain itu, dalam satu keluarga hanya bisa memiliki satu lapak.

“Jadi masing-masing punya tupoksi. Bagian hukum atasi masalah perjanjian dan sertifikasi, karena ini sistemnya pinjam pakai. Bagian hukum siapkan aturannya, dan sistem retribusi mau pakai alat atau bagaimana itu Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) yang hendel. Jadi, konseptualnya yang terlebih dulu kita pahami baru pembimbingan ke para pelaku usaha,” ungkapnya.

Danny bahkan telah membahas perihal konsep nama yang nantinya akan digunakan di kawasan tersebut. Sejauh ini ada 15 nama yang diusulkan, namun ada dua nama yang dinilai pas untuk diterapkan di kawasan tersebut.

“Ada 15 usulan nama, saya uji dulu yang mana menarik baru kita sepakati. Kanre dan Kanre Rong, tapi setelah kita uji Kanre Rong itu jauh lebih kuat tinggal ditambah Kanre Rong di Karebosi atau apa, nanti kita lihat,” ucapnya.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar, Irianto Ahmad, tak ingin berkomentar banyak, pasalnya pihaknya belum memiliki konsep yang matang persoalan penataan perparkiran di kawasan kuliner PKL Center Karebosi yang berubah nama Kanre Rong ini. “Nanti saya akan perlihatkan konsepnya,” ungkapnya.

Diketahui, jumlah pedagang yang bakal dipindahkan 87 pedagang di kawasan Masjid Al Markaz Al Islami. Sementara, yang disiapkan di kawasan PKL Center Karebosi sebanyak 350 lapak. Sisanya di titik jalan yang macet, seperti Jl Alauddin, AP Pettarani, dan Kecamatan Ujung Pandang.
(*)


div>