JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Pajak BPHTB Capai Rp 150 Miliar Hingga Agustus 2018

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Sabtu , 08 September 2018 09:00
Pajak BPHTB Capai Rp 150 Miliar Hingga Agustus 2018

Ilustrasi

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menargetkan pendapatan dari sektor pajak tahun 2018 yakni Rp 1,191 Triliun. Untuk itu, pihaknya terus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Khusus dari sektor pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, hasilnya hingga bulan Agustus mencapai diangka Rp 150 miliar.

Capaian ini berdasarkan penarikan pajak sebesar 5 persen dari nilai perolehan objek pajak. Sedikitnya, ada beberapa objek yang dikenakan pajak BPHTB. Misalnya, pemindahan hak, seperti, jual beli, tukar menukar, hibah, waris, peleburan usaha, dan pemekaran usaha, serta pemberian hak baru.

Kepala Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, Ibrahim Akkas mengatakan, pajak BPHTB merupakan salah satu dari 11 jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup tinggi pada PAD Kota Makassar.

“BPHTB itu salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup besar di PAD. Sampai saat ini itu, realisasi pajak BPHTB sudah mencapai Rp150 miliar, dari target Rp300 miliar tahun ini,” ujar Ibrahim, Jumat (7/9)

Kata Ibe, sapaan akrabnya, bahwa pendapatan pajak BPHTB bergantung pada banyaknya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi di Makassar. Makanya itu, wajib pajak diimbau untuk segera melaporkan transaksinya secara tepat waktu dan tepat nilai.

“BPHTB itukan bergantung pada jumlah transaksinya, semakin banyak transaksi semakin tinggi realisasi pendapatan kita di sektor pajak BPHTB. Kalau ini, nanti ada transaksi baru ada penarikan pajak, makanya di BPHTB itu susah kalau mau ditarget karena kita tidak tahu orang yang mau melakukan transaksi,” jelasnya.

Meski demikian, kata Ibe, pihaknya terus menggenjot penarikan pajak BPHTB agar angka Rp300 miliar yang ditargetkan ke Bapenda tahun ini bisa terealisasi 100 persen.

Lanjut Ibe, salah satu upaya yang dilakukan adalah rutin menggelar sosialisasi kepada wajib pajak. Tujuannya, agar para wajib pajak tersebut bisa tepat waktu dan tepat nilai dalam melaporkan transaksinya.

“Kita ritun tiap tahun menggelar sosialisasi. Harapan kita, dengan terjalinnya kerjasama yang baik dengan wajib pajak tentunya mereka bisa membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat nilai,” ujarnya.

Selain itu kata Ibe, salah satu yang seringkali dikeluhkan wajib pajak adalah lamanya waktu verifikasi. Padahal, menurut dia, verifikasi data ini wajib dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak yang melaporkan transaksinya tidak sesuai dengan fakta lapangan.

Dia mengaku sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh wajib pajak. Untuk itu, dia mengimbau kepada wajib pajak untuk tidak sekali-kali bermain perihal laporan pembayaran pajak. Sebab, pajak itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah.

“Masalahnya kan memang perlu diverifikasi karena masih banyak pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dan ini membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi sehingga kita mendapatkan data-data yang betul-betul valid. Tentunya ini sangat berpengaruh pada capaian PAD kita,” imbuhnya.

Sementara, Kepala UPTD BPHTB Bapenda Kota Makassar, Muh Idris mengatakan salah satu yang menjadi kendala penarikan pajak BPHTB kurang maksimal dikarenakan pajak jenis ini tidak memiliki wajib pajak tetap. Artinya, wajib pajak itu baru ada ketika terjadi transaksi.

Pasalnya, dalam perhitungan nilai pajak BPHTB, ada dua cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memasukkan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai transaksi. Sehingga, penarikan pajak BPHTB baru ada ketika terjadi transaksi pengalihan hak tanah dan bangunan.

“Pajak BPHTB itu berbeda dengan pajak yang lain, kita tidak punya wajib pajak. Jadi, wajib pajak itu baru ada kalau terjadi transaksi beda dengan pajak hotel dan restoran yang pajaknya tetap. Kami itu berfluktuasi kadang tinggi kadang rendah, tergantung nilai transaksi, jadi kalau perekonomian lesu ya pasti rendah juga capaian kita,” ungkap Idris

Ada berbagai cara yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan pendapatan disektor pajak BPHTB. Pertama, mengetahui nilai harga transaksi, mencari tahu transaksi yang akan terjadi dengan bekerjasama dengan pertanahan, direktorat pajak, dan bank, khusunya perihal nilai transaksi yang akan terjadi selama tahun 2018.

“Komitmen kita, setelah terdaftar itu paling lambat tiga hari mereka harus sudah membayar pajaknya. Karena biasanya, yang akan membeli itu orang diluar Kota Makassar, mereka sibuk jadi harus diurus cepat pajaknya,” ungkapnya.

Diketahui, capaian pajak BPHTB dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. 2016 lalu, capaian pajak jenis ini berkisar Rp188 miliar dari target Rp288 miliar. Tahun 2017, capainnya meningkat menjadi Rp272 miliar atau berkisar 95 persen dari target yang sama (Rp 288 miliar) di tahun 2016 lalu. Sementara, tahun ini capaiannya hingga September 2018 berkisar Rp150 miliar dari target Rp300 miliar. (*)


div>