SENIN , 22 OKTOBER 2018

Pangkas Tahapan Pilkada

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 21 Januari 2015 12:55
Pangkas Tahapan Pilkada

Grafis : Mauluddin/RakyatSulsel

RAKYATSULSEL.COM, MAKASSAR – DPR telah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada menjadi Undang-Undang. Namun, UU ini akan segera direvisi karena dinilai banyak kekurangan. Revisi ditargetkan tuntas pada 17 Februari 2015.

Salah satu poin yang perlu direvisi oleh sejumlah fraksi di DPR RI adalah lamanya tahapan pilkada. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengakui tahapan pilkada 2015 lebih panjang dari proses tahapan pilkada yang pernah diselenggarakan sebelum berlakunya Perppu Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, disahkan sebagai UU.

Menurutnya, dalam UU diatur tahapan pilkada akan dilaksanakan sepuluh bulan. Lebih panjang dua bulan dari pilkada sebelumnya yang hanya dilaksanakan selama delapan bulan. Akibatnya, anggaran pelaksanaan pilkada ke depan jauh lebih besar.

“Biasanya kami delapan bulan prosesnya, tapi ini sampai sepuluh bulan. Ini tentu akan berpengaruh pada besaran anggaran,” katanya.

Meski begitu, Ferry belum menyebut berapa besaran peningkatan anggaran akibat tahapan pilkada yang lebih lama. Ia hanya mengatakan KPU dapat mencarikan solusi demi menekan kebutuhan anggaran, sehingga tidak memberatkan anggaran negara nantinya.

“Bisa saja misalnya (jumlah kelompok panitia pemungutan suara) dikurangi. Misalnya dari yang lima petugas, jadi tiga petugas saja,” tandasnya.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Jimly Ashiddiqie menilai, tahapan pemilihan kepala daerah yang harus dilalui oleh setiap calon kepala daerah tak efisien. Mekanisme tersebut diatur di dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang kini telah disahkan DPR menjadi undang-undang.

“Soal jadwalnya, tahapan yang sangat tidak efisien. Ini kontraproduktif untuk efisiensi,” kata Jimly, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II, Selasa (20/1).

Jimly menyebutkan, salah satu tahapan yang harus dilalui calon kepala daerah yaitu uji publik. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini, uji publik berlangsung selama berbulan-bulan. Tahapan ini harus dilalui calon kepala daerah sebelum dinyatakan sebagai peserta pilkada.

“Uji publik yang sampai lima bulan. Kan bisa satu bulan saja. Itu hal-hal yang bisa diperbaiki menyangkut teknis,” kata Jimly.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, proses revisi UU Pilkada dilakukan secepat mungkin sehingga tidak perlu masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Sebab, sebelum penutupan masa sidang DPR pada 18 Februari 2015 nanti proses revisi UU Pilkada harus sudah tuntas.

“Masa sidang ini harus selesai. 17 Februari harus selesai. Jadi mekanismenya DPR ajukan RUU revisi lalu undang kami untuk membahas bersama. DPR juga akan undang KPU dan kami untuk membahas persiapannya bagaimana. Jadi secara umum KPU siap, pemerintah siap dan sekarang kita kembalikan ke DPR,” tandasnya.

 

KPU Langsung Bekerja

Pasca pengesahan perppu jadi UU, KPU Sulsel langsung bekerja dengan mengumpulkan komisioner 10 kabupaten penyelenggara pilkada serentak pada hari ini, Rabu (21/1). Ketua KPU Sulsel Iqbal Latif mengatakan, pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan draf PKPU yang mengatur tahapan pilkada.

“Besok (hari ini) kita undang semua KPU daerah yang melaksanakan pilkada dalam sosialisasi draf PKPU yang mengatur tahapan pilkada, pendaftaran bakal calon, proses pendataan pemilih,” jelas Iqbal Latif.

Menurutnya, sosialisasi ini untuk memberikan masukan terhadap tiga draf PKPU yang akan disahkan pada Februari mendatang. Hasil koreksi itu nantinya akan selanjutnya diserahkan ke KPU RI untuk menjadi pertimbangan.

Komisioner KPU Sulsel, Khaerul Mannan menambahkan, pihaknya akan langsung bekerja meski DPR RI akan melakukan revisi terhadap UU Pilkada. Menurutnya, apapun hasil revisi UU Pilkada nantinya tentunya akan dibarengi dengan petunjuk teknis dari KPU RI. “Kami langsung bekerja sebab kami dikejar waktu,” tandasnya.

 

Tanggapan Cabup

Bakal calon Bupati incumbent Barru, Idris Syukur menilai revisi UU Pilkada merupakan kewenangan dari DPR jika ada poin atau pasal yang perlu dilakukan perbaikan. “Kita ikut saja apa hasil regulasi yang diputuskan. Tapi kalau revisi saya kira saat ini kejelasannya dulu yang penting artinya penerimaan perppunya dulu oleh DPR,” ujarnya.

Senada disampaikan Bakal calon Bupati incumbent Maros, Hatta Rahman. Menurutnya, perbedaan pandangan di fraksi merupakan hal yang wajar. Selain itu, substansi untuk mengesahkan perppu hampir pasti terwujud. “Sepanjang proses perbaikan atau revisi nantinya mengedepankan prinsip efektif dan efisien, yah wajar saja. Kita tahu bahwa KPU telah merencanakan jadwal pilkada, dan tahun ini ada 10 daerah yang berakhir masa jabatannya, itu yang saya kira mesti jadi pertimbangan ” tandasnya.

“Yang jelas legislator kita sudah satu suara untuk mengesahkan perppu menjadi UU. Untuk revisi saya kira itu ada teknisnya sendiri. Yang penting substansinya dulu yang disepakati,” pungkasnya. (*)

 
PENULIS: LUKMAN-LUTFI-SOPHIAN-SYARIAT
EDITOR: MULYADI ABDILLAH

Tag
div>