MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Pangkep Tetapkan APBD 2017 Rp1,3 Triliun

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 30 Desember 2016 15:10
Pangkep Tetapkan APBD 2017 Rp1,3 Triliun

Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid (kiri) dan Ketua DPRD Pangkep, Ilham Zainuddin, saat penyerahan Ranperda APBD 2017 di Gedung DPRD Pangkep, Jumat (30/12). foto: antho tola/rakyatsulsel.

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp1,3 triliun.

Penetapan APBD ini berlangsung dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pangkep, Jumat (30/12).

Persetujuan APBD ini disampaikan perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pangkep, Budi Amin.

Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, dalam sambutannya usai penyerahan APBD, mengungkapkan, jika tahun ini APBD Pangkep mengalami penurunan.

“APBD kita tahun 2017 mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Semoga Ini menjadi semangat bagi SKPD untuk lebih menggali potensi PAD yang ada,” jelasnya.

Syamsuddin mengaku, memberi apresiasi terhadap semua usulan, masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun untuk Kabupaten Pangkep.

“Saling kritik adalah lumrah dalam hubungan antara SKPD dan Dewan. Kami sangat mengapresiasi dan menyambut positif segala kritikan bagi berjalannya pemerintahan,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

“APBD ini menentukan kehidupan masyarakat Pangkep, termasuk gaji PNS dan sertifikasi guru, termasuk pembiayaan program pemerintah. Saya harap ada kerjasama dari dari seluruh stekholder agar APBD ini bisa berjalan dengan maksimal,” tambah bupati dua periode tersebut..m

Sebelumnya, APBD Pangkep ditarget akan menembus hingga Rp1,7 triliun, namun banyaknya benturan dengan aturan baru pemerintah pusat, sehingga APBD tahun ini hanya mampu menyentuh diangka Rp1,3 triliun.

Sementara, menanggapi komentar terkait lambannya penetapan APBD ini, dinilai Wakil Ketua DPRD Pangkep, Rizaldi Parumpa sebagai hal yang wajar.

Rizaldi mengatakan, pembahasan anggaran dari tahun ke tahun memang sudah menjadi tradisi jika pengesahannya selalu dilaksanakan di akhir tahun.

“Saya rasa itu wajar saja, kita juga harus mengingat bahwa kesibukan para legislator sebagai fungsi anggaran, yang jelas semua selesai jelang pergantian tahun,” singkatnya. (***)

 


div>