• Selasa, 21 Oktober 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Pansus DPRD Paksakan Perampingan SKPD

Bupati Lutra Ancam Status Quo

Kamis , 06 September 2012 09:43
Total Pembaca : 187 Views

Baca juga

RAKYAT SULSEL . LUWU UTARA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penataan struktur kelembagaan daerah yang dilaksanakan di ruang gabungan Komisi di gedung DPRD kabupaten Luwu Utara (Lutra), Rabu (5/9) berlangsung tegang dan berakhir Deadclock.

Pasalnya, dalam pembahasan perampingan SKPD di lingkup Pemkab Lutra tersebut, perbedaan pendapat tidak hanya terjadi antara eksekutif dengan Panitia Khusus (Pansus), tetapi juga antara anggota Pansus DPRD yang mempertajam lahirnya dua opsi yaitu, opsi pertama 12 dinas dan opsi kedua 13 dinas.

Khususnya anggota Pansus dari fraksi partai Golkar beralih memilih opsi kedua yaitu 13 dinas, yang juga merupakan opsi keinginan pihak eksekutif.

Ketua Pansus, Syamsuddin Zaenal, terpaksa harus mengskorsing pembahasan hingga waktu yang tidak ditentukan lantaran belum adanya kesepahaman antara anggota Pansus dan pihak eksekutif.

“Perbedaan  pandangan ini merupakan dinamika dan kita berharap semoga ada solusi yang terbaik buat daerah ini, karena jika ini berlarut terus menerus akan merugikan daerah kita. ini hanya diskomunikasi saja,” kata Syamsuddin usai menutup rapat pembahasan Pansus tersebut.

Sementara itu, anggota Pansus, Nursyalam, yang lebih memilih opsi pertama dengan 12 dinas mengatakan bahwa dirinya dan sejumlah anggota Pansus lainnya tetap pada opsi pertama yaitu 12 dinas.

“Pandangan kami tetap pada opsi pertama dan kami tidak akan menjadi tukang stempelnya eksekutif, apa yang kami usulkan telah kami pertimbangkan matang-matan. Ini demi kepentingan Lutra kedepan,” tegas legislator PBB Lutra ini.

Lain halnya, demi mewujudkan opsi kedua, pihak eksekutif bahkan memberikan ancaman akan menggunakan status quo jika Pansus memaksakan opsi pertama.

“Kami (eksekutif) akan terus berjuang agar draf perampingan dinas yang di usulkan tetap pada pola minimal yakni 13 dinas, kalau ini tidak sepakati kita status quo saja,” kata Bupati Lutra Arifin Junaidi ketika di temui seusai membuka pelatihan pengisian profil desa di Aula Hotel Remaja Masamba, Rabu (5/9).

Menurutnya, draf perampingan dinas yang di usul ke DPRD merupakan perubahan Perda No 10 dan 11 yang masih menggunakan pola minimal yakni 13 dinas. Sementara bila merujuk ke aturan yang berlaku, pola maksimal adalah 18 dinas.

“Mengapa tidak mencoba melakukan perbandingan dan mengadopsi daerah telah lebih dulu maju dan berkembang yang memiliki maksimal 13 dinas bahkan lebih,” ucapnya.

Arifin menambahkan, adanya upaya untuk menghilangkan Dinas Koperindag dan PNM, padahal menurut Arifin keberadaan Koperindag dan PNM sangat di butukan daerah ini.

“Kalau ada penilaian pimpinan SKPD yang kurang maksimal dengan kinerjanya, itu orknumnya bukan institusinya, kalau kinerja pimpinanya kurang maksimal itu yang akan di evaluasi, bukan menghilangkan lembaganya,” terangnya.

Adapun SKPD yang hampir pasti akan di merjer atau di gabung dinas lain yakni Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata (Kominfobudpar) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal (Koperindag dan PNM). (k15/dj/C)