MINGGU , 16 DESEMBER 2018

Pansus Rekomendasi LKPJ Walikota Harus Direvisi

Reporter:

doelbeckz

Editor:

Selasa , 19 April 2016 19:25
Pansus Rekomendasi LKPJ Walikota Harus Direvisi

Sekretaris Pansus LKPJ Walikota Makassar, Amar Basthanul,

BANDUNG, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar draft tersebut direvisi.

Ketua Pansus LKPJ Walikota Makassar, Iqbal Jalil, saat mengadakan study banding di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/4), menjelaskan, yang didapatkan pada pembahasan LKPJ, pansus menemukan sistem penulisan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan model yang melampaui angka 100 persen yakni ada 400 persen dan lain sebagainya.

“Di Kota Bandung kita tidak mendapatkan seperti itu, karena di Bandung memakai istilah 100 persen meskipun 100 persen di tahun anggaran berjalan. Anggaplah pada tahun 2015, hitungannya 100 persen, tapi hitungannya tahun berjalan 2015. Berarti kalau dibagi 100 persen selama lima tahun berarti berada di 20 persen itu yang benar. Karena selama menginjak 20 persen berarti memenuhi target karena sudah 100 persen di tahun berjalan,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKS ini, menjelaskan, jika di Makassar ini mereka memakai istilah ada 400 persen yang melebihi 100 persen sementara masih tahun berjalan.

“Sebab, kemarin teman-teman pansus tidak menerima model-model tersebut. karena skpd dan tapd itu berasumsi sesuai dengan RPMJD Walikota jadi latarnya itu karena sesuai dengan itu,” tuturnya.

“Makanya kita berharap RPJMD sekarang ini wajib direvisi karena SKPD dan TAPD mengambil acuan dari RPJMD itu,” lanjut Ije, sapaan akrab Iqbal Jalil.

Sementara, Sekretaris Pansus LKPJ Walikota Makassar, Amar Basthanul, menyatakan, untuk besok, Rabu (20/4), pihaknya akan berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri untuk mengklarifikasi dengan aturan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2007.

“Kita besok mau klarifikasi mengenai peraturan itu, kalau pun ada petunjuknya kita akan mempaparkan hasil pertemuan tersebut di pembahasan selanjutnya di DPRD Makassar,” jelasnya. (***)


div>