MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Panwas Makassar Telah Proses 26 Kasus

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Rabu , 04 April 2018 12:30
Panwas Makassar Telah Proses 26 Kasus

logo panwaslu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Selama memasuki tahapan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Makassar, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar, mengaku banyak menerima laporan terkait pelanggaran dari dua pasangan calon yang akan bertarung di Pilwalkot.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima 20 laporan terkait pelanggaran yang dilakukan pasangan calon di Pilwalkot Makassar dan sebanyak 6 temuan pelanggaran.

“Sejak masa kampanye dimulai Februari hingga awal April ini, totalnya itu ada 26 yang masuk ke Panwaslu Makassar. Rinciannya itu 20 berupa laporan atau aduan dan 6 sisanya itu adalah merupakan hasil temuan Panwaslu,” kata Nursari, Selasa (3/4) kemarin.

Ia juga mengakui jika seluruh laporan tersebut telah diproses dan diselesaikan. Namun, ia juga mengaku tidak ingat secara pasti jenis aduan dan temuan yang masuk.

Yang pasti, kata dia, jenis pelanggaran yang di terima dan dapati sendiri oleh Panwaslu seperti laporan pidana pemilu berupa penggunaan isu SARA, laporan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun penyelenggara, hingga pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar.

“Kalau di Panwaslu itu kan ada tenggat waktu yang cukup singkat untuk penyelesaian laporan atau temuan yang masuk, jadi semuanya itu sudah kami proses dan selesai. Kalau jumlah masing-masing jenis aduan yang masuk, saya tidak ingat persisnya, tapi semua datanya ada di Sekretariat Panwas,” ungkapnya.

Mengenai mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Panwaslu Makassar, Nursari menjelaskan untuk semua tahapan kampanye, pihaknya melibatkan seluruh personil Panwaslu yang ada ditiap-tiap kecamatan hingga kelurahan.

Sehingga, kata dia, dengan demikian diharapkan seluruh aktifitas masing-masing calon yang menggelar kampanye di suatu wilayah dapat terpantau dengan baik.

“Pasca memasuki tahapan kampanye, kami telah standby-kan semua personil Panwaslu yang ada di tiap kecamatan hingga kelurahan. Artinya, daerah masing-masing personil tidak boleh kosong, jadi praktis dapat mengawasi smua aktifitas calon yang berkampanye di daerah tersebut,” pungkasnya. (*)


div>