MINGGU , 24 JUNI 2018

Panwascam Galesong Gelar Rakernis Pengawasan TPS

Reporter:

Supahrin

Editor:

Lukman

Selasa , 12 Juni 2018 18:30
Panwascam Galesong Gelar Rakernis Pengawasan TPS

Panwascam Galesong saat melaksanakan rapat kerja teknis (Rakernis) pengawasan, di Aula Balai Budidaya Air Payau, Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong, Selasa (12/6).

TAKALAR, RAKYATSULSEL.COM – Jelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Panwascam Galesong melaksanakan rapat kerja teknis (Rakernis) pengawasan, di Aula Balai Budidaya Air Payau, Desa Mappakalompo Kecamatan Galesong, Selasa (12/6).

Dihadiri sekitar 40 orang yakni Ketua Panwaslu Kecamatan Galesong, Herman Sijaya bersama jajarannya Sahir Daeng Ngemba, Hasmawati, serta pihak Polsek Galesong, pengawas pemilih lapangan (ppl) Se-Kecamatan Galesong, panitia pemungutan suara (PPS), pengawas tempat pemungutan suara (PTPS), serta Stakeholder Kecamatan Galesong.

Narasumber pada kegiatan ini yakni Ketua Panwaslu Kabupaten Takalar Ibrahim Salim SS, Nellyati S.Hum, Syaifuddin SH.

Komisioner Kabupaten Takalar, Syarifuddin SH, menyampaikan bahwa Rapat Kerja Teknis ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi sesama penyelenggara beserta element masyarakat agar kedepannya pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dapat terlaksana dengan baik.

Pimpinan Panwaslu Kecamatan Sahir Daeng Ngemba (Devisi HPP), berharap kepada seluruh PTPS Se-Kecamatan Galesong agar dapat mengawasi terkait pendistribusian C6 agar sesuai regulasi yang ada dan tak lupa pula juga diharapkan kerjasama semua stakeholder Se-Kecamatan Galesong dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan di tiap TPS.

Sementara Ketua Panwaslu Kecamatan Galesong Herman Sijaya, mengungkapkan agar terlibatan seluruh masyarakat galesong untuk mengawasi proses pendistribusian alat kerja penyelenggara KPU yang nantinya akan dibagikan di masyarakat mulai tanggal 12 – 26 Juni 2018.

Ketua Panwaslu Kabupaten Takalar, Ibrahim Salim mengatakan bahwa akan dibuatkan Posko pengaduan masyarakat di tingkat kecamatan terkait pendistribusian C6 yaitu surat pemberitahuan menggunakan hak pilih di TPS.

“Apabila masih ada masyarakat galesong yang belum mendapatkan C6, agar segera melaporkan kepanwaslu kecamatan agar kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki C6 yang terdaftar di DPT,” katanya.

Pimpinan Panwaslu Nellyati S.Hum berharap agar Panwaslu Kecamatan, PPL, serta PTPS agar dapat memperhatikan C6, Kertas Surat Suara, Suket Discapil, yang tidak sah, sesuai regulasi PKPU, dan dapat pula mengawasi dengan baik kejelihan tingkat kerawanan pelanggaran di Tingkat TPS, sehingga pelaksanaan Pilgub Sulsel 2018, bisa berjalan aman dan damai. (*)


div>