SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Panwaslu Diminta Jadi “Polisi Pilkada”

Reporter:

Jepi

Editor:

Lukman

Senin , 19 Maret 2018 21:00
Panwaslu Diminta Jadi “Polisi Pilkada”

Rapat kerja penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2018 tingkat Kecamatan se Kabupaten Luwu, di BRC Belopa, Senin (19/3/2018).

BELOPA, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memiliki kewenangan sebagai ‘Polisi Pilkada’ yang harus tegas melaksanakan tugasnya. Namun, dalam melaksanakan tugasnya terkait menerima informasi wajib memenuhi unsur 5W 1H, informasinya harus lengkap.

Hal tersebut disampaikan Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Faisal Syam, saat menjadi pemateri pada rapat kerja penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2018 tingkat Kecamatan se Kabupaten Luwu, di BRC Belopa, Senin (19/3/2018).

“Panwaslu, termasuk para komisioner Panwascam dituntut senantiasa selalu koordinasi dengan Gakumdu, agar semua berjalan sesuai prosedur. Kami dari pihak Kepolisian akan selalu mendampingi,” ujar Kasat Reskrim.

Dikatakan, tahapan Pilkada Luwu terus berjalan sampai mendekati hari ‘H’ pencoblosan, 27 Juni mendatang. Demi terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil dan mandiri, kata AKP Faisal Syam, Panwaslu Luwu hendaknya melaksanakan tugasnya sesuai koridor berlaku.

Bahkan kata dia, dalam penanganan aduan Pilkada, Panwaslu hendaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini Gakumdu yang didalamnya ada unsur Kepolisian dan Jaksa.

Untuk diketahui, rapat kerja penanganan pelanggaran Pilkada tahun 2018 tingkat Kecamatan se Kabupaten Luwu, diikuti 88 peserta, yakni para komisioner Panwascam se Kabupaten Luwu dan para staf.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk mematangkan pola penanganan para Panwascam, agar lebih mahir dalam menangani dugaan pelanggaran Pilkada yang terjadi di masing-masing Wilayah.

Sementara Komisioner Panwaslu Abdul Latief mengungkapkan, Panwascam harus berani menerima setiap laporan yang masuk di tingkat kecamatan.

“Mereka harus Pede. Supaya bisa Pede, maka kami bekali ilmunya, namun selalu dahulukan pencegahan, jangan berprinsip tindak saja tapi pencegahan utama dan memahami betul aturan,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan Abdul Latief, Panwascam diminta berani menindaklanjuti temuan maupun laporan dari masyarakat, dan peserta Pilkada.

Ia menambahkan, kegiatan akan dilaksanakan berkelanjutan. Hingga para Panwascam benar-benar matang dan mampu memproses, menelaah dan menginvestigasi setiap laporan dan temuan. “Kalau memang memenuhi unsur, laporan dan temuan wajib diproses,” tegasnya. (*)


div>