SELASA , 11 DESEMBER 2018

Panwaslu Makassar Harus Tegas !

Reporter:

Fahrullah - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 03 Juli 2018 14:45
Panwaslu Makassar Harus Tegas !

logo panwaslu

* Adili Pelaku Kecurangan di Pilwali Makassar
* Diduga ubah data C1, PPK Tamalate Dipecat
* Tujuh Saksi Telah Diperiksa Panwaslu

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dugaan manipulasi data format C1 di Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar semakin menguat pasca pemecatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamalate, Kota Makassar, Syarifuddin, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Makassar agar memberikan sanksi pemecatan tersebut.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah diduga kuat Syarifudddin melakukan manipuasi data atau mengubah hasil pemilihan sehingga membuat kekisruan dalam Pilwali Makassar.

“Yang memberikan kekisruan seharusnya ditindaki. Dan kami telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Makassar agar dilakukan pemberhentian,” tegas ketua KPU Sulsel, Misna Atta, di kantor KPU Sulsel, Senin (2/7) kemarin.

Meski demikian Misna memastikan bahwa, rencana memanipulasi data hasil pemilihan oleh Syarifuddin dipastikan tidak akan mengubah hasil suara di pilwali Makassar. “Yang pasti isi kotak suara yang dihitung oleh KPU Makassar tidak terjadi perubahan,” ucapnya.

Selain memberikan rekomendasi pemecatan terhadap PPK Tamalate, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Makassar terus memproses kasus tersebut. Saat ini sudah tujuh orang yang sudah diperiksa sebagai saksi, termasuk Ketua KPU Kota Makassar, Syarief Amir.

Ketua Panwaslu Makassar, Nursari mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini sudah memeriksa tujuh saksi untuk memberikan keterangan dugaan kecurangan di TPS yang berada di Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate.

“Progresnya ini kita masih memeriksa divisi teknis KPU kota Makassar, dan ini saksi ke 7 yang sudah dihadirkan,” jelas Nursari, Senin kemarin.

Ia mengatakan bahwa saksi-saksi tersebut yaitu komisioner dua orang (Ketua KPU dan Komisioner Divisi Teknis KPU), ketua PPK dan KPPS dan dua orang masyarakat. Khusus untuk Ketua KPU, Syarief Amir statusnya ada dua yakni sebagai saksi dan juga sebagai terlapor.

“Saya tidak mau spekulasi tapi kalau ada indikasi ketujuh saksi naik status jadi tersangka nanti kita infokan,” cetus Nursari.

Sementara itu, Ketua KPU Makassar, Syarief Amir mengatakan bahwa pemanggilan dirinya ke panwaslu terkait dugaan kecurangan dan perbedaan data C1 pilwali Makassar untuk mengklarifikasi. Ia mengatakan ada perbedaan angka antara yang diserahkan ke KPU dengan yang ada di KPPS. Sementara data asli hasil pemilihan yang berhologram berada di kotak suara sehingga ada perbedaan penyampaian.

“Tiga TPS yang terjadi perbedaan. Saya dikasi lihat yang di TPS Bontoduri. Perbedaan data ini ada kemungkinan yang merubah tapi kita belum tahu, makanya masih dalam penyelidikan,” kata Syarif Amir

“Pihak kepolisian bersama panwas akan menyelidiki siapa yang bawa, minimal itu dulu,” lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menghitung ulang atau merekapitulasi suara yang berpatokan dengan surat suara C1 berhologram dan C1 KWK Plano. Selain itu pihaknya juga mengeluarkan di website untuk informasi agar masyarakat tahu ketika ada hal yang mencurigakan dan bisa langsung di laporkan.

“Dengan adanya web informasi perhitungan suara, menjadi awal kita bisa mengantisipasi adanya kecurangan di TPS sehingga kita langsung merespon. Dan tetap hasil akhirnya yaitu rekap berjenjang yang dilakukan oleh PPK dan KPU kota Makassar,” lanjutnya.

Menurut Syarief, website KPU untuk informasi rekap pilwali yang dikeluarkan bukan menjadi rujukan atau informasi penentuan hasil suara. Pasalnya surat suara C1 upload tidak menggunakan hologram

“Harusnya KPPS sudah tulis sesuai hologramnya, karena terakhir ditulis, karena dianggap ini tidak terlalu diperlukan (saat perhitungan) ya mungkin ada selisih-selisih tapi bahwa rawan dimanfaatkan (makanya yang hologram tidak dipakai),” kata Syarief Amir

Lambatnya perhitungan C1 upload di website KPU, Kata Syarief lantaran adanya masalah teknis dimana petugas KPPS sudah memasukkan surat suara yang sudah dihitung di TPS ke dalam kotak suara sehingga perhitungan kotak suara ke PPK lambat.

“Harus tunggu buka kotak suara saat rekap ditingkat kecamatan, makanya kita harap perhitungan ditingkat kecamatan bisa cepat masuk. Kan ada C1 KWK Plano untuk data pembanding jika ada perubahan. Kita jamin itu (surat suara) yang ada di dalam kotak aman dari kecurangan,” jamin Syarief.

Diketahui, perubahan perhitungan suara pilwalkot terjadi dibeberapa TPS di kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate. Sebut saja di TPS 06 kelurahan Bontoduri kecamatan Tamalate dimana versi KPU pasangan calon Appi-Cicu meraih suara sekira 238 dan kolom kosong 1.

Padahal fakta di lapangan pasangan calon Appi-Cicu hanya meraih 94 suara sementara kolom kosong meraup suara sebesar 138. Perubahan suara juga terjadi di TPS 12 kelurahan Bontoduri. Versi KPU Pasangan calon Appi-Cicu meraih 285 dan kolom kosong meraih suara nol.

Sementara itu, Relawan kotak kosong Makassar mendesak KPU Sulawesi Selatan agar melakukan perhatian khusus dan mengevaluasi jajaran KPU kota sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Karena mereka menduga ada segelintir elit yang melakukan skenario demi memenangkan calon tunggal di Pilkada Makassar.

“Kami mendesak juga Bawaslu agar memanggil semua yang diduga terlibat, lebih penting menangkap aktornya siapa?” kata Koordinator Relawan Kotak Kosong Makassar, Anshar Manrulu saat unjuk rasa di depan kantor KPU Sulsel, Senin (2/7) kemarin.

Dirinya melanjutkan, dengan adanya kejadian tersebut harus menjadi perhatian khusus untuk KPU sampai tingkat TPS. (*)


div>