KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Panwaslu Maros Imbau Tak Kampanye Sebelum Jadwalnya

Reporter:

Iqbal

Editor:

Lukman

Minggu , 05 Agustus 2018 16:33
Panwaslu Maros Imbau Tak Kampanye Sebelum Jadwalnya

Ketua Panwaslu Maros, Sufirman

MAROS, RAKYATSULSEL.COM – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Maros akan menyebar imbauan larangan kampanye sebelum waktu yang ditetapkan, kepada bakal calon legislatif dari tiap partai politik.

Imbauan larangan ini berdasar pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2019 yang menyebutkan bahwa kampanye Pemilu dilaksanakan tanggal 23 September sampai dengan 13 April 2019.

Mengenai hal itu, Ketua Panwaslu Maros, Sufirman berharap semua parpol tidak melakukan kampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan tersebut.

“Kami berharap bakal calon atau parpol tidak berkampanye sebelum jadwalnya. Kampanye sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 35, bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra peserta pemilu,” paparnya.

Lebih lanjut, Firman menjelaskan jika pihak yang memasang alat peraga atau menyebar bahan kampanye sebelum jadwalnya, maka itu termasuk ke dalam bentuk pelanggaran.

“Jadi yang melakukan pemasangan alat peraga atau menyebar bahan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan, yang dimana di dalamnya mengandung visi misi dan program, serta memuat lambang partai, nomor urut dan atau Dapil, maka hal ini mengandung unsur pelanggaran, dan tentu akan ditindaklanjuti, karena tidak sesuai dengan aturannya,” tegasnya.

Firman menambahkan, jika sanksi dari pelanggaran tersebut diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 492 tentang pemilu.

“Sanksinya ini diatur dalam pasal 492 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk setiap peserta pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,” jelasnya.

Tak hanya itu, Firman menegaskan jika sebenarnya ini adalah imbauan Panwaslu Maros yang kedua, sebagai bentuk peringatan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

“Sengaja kami imbau kembali sebagai bentuk peringatan dan pencegahan pelanggaran pemilu, jika kami sudah sampaikan aturan dan larangan-laranganya tetapi masih ada yang tidak indahkan, maka kami akan sudah pasti akan melakukan langkah-langkah penindakan secara tegas. Pada dasarnya semangat dari aturan ini adalah memberikan keadilan, keberimbangan, proporsionalitas pada partai politik peserta pemilu,” lanjutnya.

Firman mengingatkan, jika perlu dipahami juga kampanye yang dimaksud bukan hanya pemasangan alat peraga atau penyebaran bahan kampanye, tetapi kampanye di media sosial adalah bagian dari pelanggaran kampanye jika dilakukan sebelum masa kampanye sebagaimana yang diatur baik dalam UU Pemilu maupun Peraturan KPU.

“Jadi kampanye di sosial media, baik itu di Facebook, Instagram, WhatsApp, termasuk media massa cetak dan elektronik lainnya itu juga termasuk pelanggaran. Tidak terbatas pada alat peraga dan bahan kampanye saja,” tuturnya.

Sufirman berharap kepada partai politik dan seluruh pihak untuk dapat menaati ketentuan peraturan yang ada karena rentang waktu bulan September 2018 sampai April 2019 adalah waktu yang cukup panjang diberikan oleh KPU kepada peserta pemilu untuk berkampanye, kurang lebih 8 bulan.

“Saya kira kampanye sebelum jadwal adalah hal yang tidak dapat ditolerir, karena waktu kampanye itu juga terbilang cukup lama,” tutupnya. (*)


div>