SABTU , 26 MEI 2018

Parepare Apresiasi Panwaslu Makassar, Pertimbangkan Frasa “dan” Kabulkan Gugatan DIAmi

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Selasa , 15 Mei 2018 07:24
Parepare Apresiasi Panwaslu Makassar, Pertimbangkan Frasa “dan” Kabulkan Gugatan DIAmi

int

MAKASSAR, RAKSUL.COM– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Makassar mencetak sejarah dengan mengabulkan gugatan pasangan Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) pasca digugurkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Panwaslu Makassar, Nursari, dalam sidang putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2018, di Kantor Panwaslu Makassar, Minggu, 13 Mei 2018.

“Menerima permohonan pemohon, menyatakan pemohon tidak melakukan pelanggaran pasal 71 ayat 3 Undang-undang nomor 10 tahun 2016,” ujar Ketua Panwaslu Nursari.

Menjadi catatan, karena salah satu pertimbangan majelis adalah frasa “dan” pada pasal 71 ayat 5 UU nomor 10 tahun 2016, adalah bermakna akumulatif bukan alternatif.

Ketua DPC Partai Demokrat Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, membenarkan hal itu, Senin malam, 14 Mei 2018. “Salah satu materi gugatan DIAmi berdasarkan konsultasi saya dengan pengacaranya adalah makna frasa “dan”,” kata Rahmat yang juga Wakil Ketua DPRD Parepare.

Demokrat adalah salah satu partai pengusung Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Parepare Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP) yang didiskualifikasi KPU Parepare. Paslon TP diduga melanggar pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 tahun 2016. Namun perintah diskualifikasi ada di pasal 71 ayat 5. Oleh Ketua KPU Parepare, Nur Nahdiyah, frasa “dan” di ayat 5 itu, yakni harus memenuhi ayat 2 dan ayat 3, bukan bermakna akumulatif melainkan alternatif. “Itu berdasarkan konsultasi kami dengan KPU RI,” kata Nur Nahdiyah.

Sementara KPU Palopo berani menolak rekomendasi diskualifikasi terhadap Paslon petahana “Juara”, oleh Panwaslu setempat, setelah berkonsultasi dengan Kemendagri. Kemendagri menilai tidak ada pelanggaran mutasi yang dilakukan oleh petahana Judas Amir.

Sedangkan KPU Parepare dalam mengeksekusi rekomendasi Panwaslu, tidak pernah berkonsultasi dengan BPKP dan Kemensos, sebagai pihak yang merestui kebijakan program Rastra Pemkot Parepare. (rls)


div>