JUMAT , 16 NOVEMBER 2018

Parepare Jadi Percontohan Jatah Rastra 15 Kg, Kebijakan Pusat Cuma 10 Kg

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Senin , 19 Maret 2018 12:20
Parepare Jadi Percontohan Jatah Rastra 15 Kg, Kebijakan Pusat Cuma 10 Kg

int

PAREPARE, RAKSUL.COM — Terobosan dari wujud kepedulian yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare dengan tetap mengakomodir jatah beras masyarakat sejahtera (Rastra) yang dulu disebut beras miskin (raskin) diapresiasi daerah lain.

Kebijakan ini dilakukan Pemkot karena menilai kebijakan penggratisan rastra secara nasional telah diaplikasikan oleh Parepare jauh sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Dengan hadirkan kebijakan pusat itu, jatah rastra yang sebelumnya diterima masyarakat sebanyak 15 kg, turun menjadi 10 kg.

Menyikapi soal ini, Pemkot Parepare di bawah kendali Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare yang kini tengah cuti karena kampanye, tetap memberikan 15 kg kepada masyarakatnya, dengan menganggarkan 5 kg yang ditanggung dalam APBD.

Ini pula yang menjadi alasan dari daerah lain datang mengkonsultasikan kebijakan ini ke Parepare, dan siap mencontoh.

Hal ini diungkap Wakil Ketua DPRD Kota Parepare M Rahmat Sjamsu Alam, Senin, 19 Maret 2018.

“Itu terobosan, dan menjadi satu-satunya di Indonesia. Makanya daerah lain datang mengkonsultasikan ke Parepare,” ungkap Rahmat yang akrab disapa Ato.

Kebijakan pusat, Rastra itu dijatah hanya 10 kg per rumah tangga atau KK. Namun Pemkot Parepare mengeluarkan kebijakan sendiri dengan menambah 5 kg, menjadi 15 kg per KK.

“Kalaupun ada masalah di lapangan, seperti jatah Rastra itu dibagi-bagi, itu hanya ulah oknum. Jangan terus menyalahkan pemerintah, karena pemerintah sudah berupaya memperjuangkan masyarakatnya dengan menambah jatah Rastra,” tegas Rahmat yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Parepare.

Sebelumnya, Wali Kota Parepare Taufan Pawe yang kini cuti mengatakan, untuk mengambil kebijakan itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menggratiskan rastra kepada warganya dengan menanggulangi jumlah 5 kg per KK yang dibebankan melalui APBD Parepare. Dengan demikian warga Parepare tetap dapat menikmati rastra gratis sebanyak 15 kg kepada 4.469 KK, dan juga gratis biaya ojek atau pengantarannya.

“Saya gelisah dengan kebijakan ini, karena rakyatku berharap 15 kg, bukan 10 kg. Maka saya perintahkan Asisten yang juga Kabag Ekonomi agar menghadap ke BPKP bahwa Walikota tidak mau 10 kg, tapi tetap 15 kg. Oleh karena itu, Pemkot tebus 5 kg. Insya Allah warga saya tetap terima 15 kg dan kualitas 5 kg dan 10 kg tidak boleh ada perbedaan,” ujar Taufan Pawe beberapa waktu lalu.

Sementara dalam moment kampanye, calon petahana Wali Kota Parepare menyampaikan jika kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat, dari Bulog.

“Soal kualitas beras yang kadang dipelintir lagi, itu kan dari Bulog. Bulog tidak mungkin mengeluarkan beras yang tidak berkualitas,” tandas calon wali kota nomor urut satu ini. (*)


div>