RABU , 22 AGUSTUS 2018

Parlemen Sahkan Undang-undang Israel Jadi Negara Eksklusif Yahudi

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 19 Juli 2018 17:00
Parlemen Sahkan Undang-undang Israel Jadi Negara Eksklusif Yahudi

Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang kontroversial. Undang-undang tersebut mendefinisikan negara tersebut sebagai negara Yahudi eksklusif (Reuters)

RAKYATSULSEL.COM – Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang kontroversial. Undang-undang tersebut mendefinisikan negara tersebut sebagai negara Yahudi eksklusif.

Dalam undang-undang negara bangsa Yahudi tersebut, menurunkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dan memajukan pemukiman Yahudi sebagai kepentingan nasional. Dalam undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa Yerusalem secara utuh adalah ibu kotanya.

Anggota parlemen Arab Israel mengecam undang-undang tersebut, tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memuji undang-undang tersebut sebagai momen yang menentukan. Dalam undang-undang yang didukung oleh pemerintah sayap kanan negara itu menyatakan, Israel adalah tanah air bersejarah bagi orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk menentukan nasib sendiri di dalamnya.

Israel mengakui negaranya sebagai negara eksklusif bagi orang Yahudi (The Jerusalem Post)

Pengesahan itu berlalu setelah sesi rapat Knesset yang berlangsung lebih dari delapan jam. Sebanyak 62 anggota parlemen mendukung dan sebanyak 55 menentang.

Arab Israel membentuk sekitar 20 persen dari populasi Israel yaitu sekitar sembilan juta orang. Mereka memiliki hak yang sama di bawah hukum, tetapi telah lama mengeluh diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

Mereka mengatakan, mereka menghadapi diskriminasi dan mendapat layanan yang lebih buruk seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Namun, anggota parlemen Arab, Ahmed Tibi mengatakan, pengesahan undang-undang itu melambangkan kematian demokrasi.

Sebuah LSM hak asasi Arab mengatakan, hukum adalah upaya untuk memajukan superioritas etnis dengan mempromosikan kebijakan rasis.

“Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas memutuskan,” kata Netanyahu pada pekan lalu.

(iml/JPC)


div>