JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Parpol Dan Caleg Dilarang Curi Start Kampanye

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Kamis , 19 Juli 2018 11:00
Parpol Dan Caleg Dilarang Curi Start Kampanye

Ilustrasi (Dok/RakyatSulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Meski belum memasuki masa kampanye pemilihan legislatif 2019, sejumlah parpol dan bakal calon legislatif sudah mulai curi star kampanye.

Komisioner KPU Sulsel, Uslimin mengatakan, saat ini memasuki tahapan pendaftaran bagi para caleg, sehingga KPU melarang serta tak mewajibkan bagi caleg untuk melakukan sosialiasasi atau kampanye terselubung di medsos atau lingkungan masyarakat.

“Belum ada anjuran bagi caleg kampanye. Karena sudah masuk tahapan pendaftaran. Nanti akan ada tahapan resmi kampanye baru bisa sosialisasi,” kata Uslimin, Rabu (18/7) kemarin.

Uslimin menegaskan, jika para caleg tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang bernuansa kampanye. Mengingat status mereka baru bacaleg sehingga nanti ada penetapan dan tahapan sesuai prosedur.

“Para figur yang namanya masuk dalam DCS harus fokus menunggu hasil verifikasi berkas di KPU. Jika kelak masih ada berkas calon masih kurang, segera diselesaikan dan dilakukan perbaikan. Intinya, setelah DCT ditetapkan 21-23 September mendatang, baru kampanye. Jadi, saat ini, tak dibolehkan,” tegasnya.

Terkait sanksi kepada caleg yang melanggar, Uslimin menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu. “Itu sudah diatur dalam aturan, nanti Bawaslu berikan sanksi dan teguran,” terangnya.

Sedangkan menyangkut apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh parpol dan bacaleg sebelum masuk masa kampanye, Uslimin mengatakan, untuk kampanye harus menunggu juknis yang baru. “Mereka boleh menyiapkan atribut sesuai kampanye pada umumnya. Tapi harus menunggu tahapan, jangan curi start sebelum pertandingan,” pungkasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi yang dikonfirmasi mengatakan, kampanye yang dilakukan oleh parpol adalah bentuk sosialisasi. Untuk kampanye sendiri baru akan dimulai pada akhir September mendatang.

“Inikan belum ada peserta, jadwal kampanye juga nanti tanggal 23 September. Jadi mereka itu, masih sosialisasi tanda gambar partai,” kata Laode.

Laode mengaku Bawaslu belum bisa mengambil sikap tegas atas sosialisasi yang gencar dilakukan oleh parpol dan bacaleg. Hal itu lantaran belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tahapan pemilu 2019 mendatang.

“Kita tunggu PKPU-nya yang mengatur, kemarin itu ada kesepakatan-kesepakatan antara KPU dan Bawaslu terkait dengan itu harus dituangkan dalam bentuk regulasi itu yang sementara kita tunggu,” jelasnya.

Ia menjelaskan, regulasi mengenai pemilu baru akan dikeluarkan setelah penetapan caleg. Sehingga Bawaslu dapat menjalankan roda pengawasannya.

“Kayanya setelah penetapan ini pendaftaran, kita harapakan segera turun itu regulasi yang akan kita tegakkan,” bebernya.

Apalagi memang, saat ini bawaslu masih berpatokan pada surat edaran KPU yang memperbolehkan parpol untuk melakukan sosialisasi. Nanti setelah ada regulasi PKPU maupun perbawaslu baru Bawaslu bisa bekerja secara maksimal.

“Itulah yang kita mau tunggu aturannya. Karena itukan kemarin itu ada suratnya KPU membolehkan sosialisasi untuk partai politik terbatas untuk pertama mensosialisasikan tanda gambar, terutama partai baru. Kemudian nomor partai seperti itu, itu dianggap sosialisasi,” tandasnya.

Teliti Keabsahan Berkas Caleg

KPU Sulsel saat ini tengah melakukan pemeriksaan dan meneliti kelengkapan berkas dan syarat caleg yang telah di daftarkan masing-masing parpol.

Humas KPU Sulsel, Asrar Marlan menjelaskan, seluruh berkas caleg diperiksa dan diteliti satu persatu keabsahannya. “Kita akan identifikasi dengan baik, ada tidak berkasnya yang belum lengkap yang tak sesuai regulasi. Jika keabsahan tak lengkap, kami kembalikan untuk dilakukan perbaikan,” tegas Asrar.

Dijelaskan, proses verifikasi keabsahan berkas caleg mulai tanggal 18 Juli 2018. Kemudian, hasil akan disampaikan kepada partai dan caleg bersangkutan mulai besok tanggal 19 Juli. “Jadi, waktu perbaikan berkas caleg mulai tanggal 22- 31 Juli,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, KPU akan kembali melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap berkas hasil perbaikan itu. Jika kelak berkas semua caleg dinyatakan lengkap dan tak bermasalah. Maka parpol tak lagi melakukan pergantian komposisi caleg atau pergantian nama.

“Setelah perbaiki dokumen dan tak ada masalah krusial, parpol tak boleh mengganti calon,” pungkasnya. (*)


Tag
  • Pileg 2019
  •  
    div>