MINGGU , 24 JUNI 2018

Parpol Dilarang Curi Start Kampanye

Reporter:

Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 24 Mei 2018 13:30
Parpol Dilarang Curi Start Kampanye

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi. (Dok.RakyatSulsel)

– Bisa Dipenjara Satu Tahun, Denda Rp 12 Juta

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel saat ini telah menyurati atau memberikan peringatan kepada seluruh partai politik yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019 mendatang, namun saat ini telah terang-terangan memasang alat peraga bernada kampanye selama bulan Ramadan.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, mengatakan, surat edaran tersebut berisi larangan untuk melakukan kampanye, sebelum masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU RI.
“Kami sudah surati semua pengurus provinsi parpol untuk menurunkan semua atribut dan alat peraganya. Suratnya kami terbitkan sejak 21 Mei dan sudah dikirim sejak kemarin,” ungkap Arumahi, Rabu (23/5).

Arumahi melanjutkan, peringatan atau warning tersebut tidak lepas dari ramainya alat peraga yang terpasang di berbagai titik, baik di Makassar maupun daerah lain. Jumlah alat peraga tersebut pun meningkat pada bulan ramadan dengan didominasi ucapan ‘selamat menunaikan ibadah puasa’.

Dari pantauan yang ada, sejumlah alat peraga telah tersebar di sejumlah titik di Makassar, dengan memberikan ucapan beragam, dengan mencantumkan pengurus partai, ada juga bakal calon anggota legislatif.

Menurut Arumahi, surat imbauan tersebut masih bersifat prefentif atau pencegahan. Hal itu perlu dilakukan mengingat masa kampanye parpol dan caleg baru dilakukan pada 23 September 2018 – 13 April 2019.

“Sifatnya ini masih pencegahan supaya mereka turunkan dan tertibkan sendiri. Kalau tidak diturunkan kita lakukan penindakan, nanti kita proses,” tegasnya.

Arumahi kemudian menunjukkan surat bernomor 00109/SN/PM.04/5/2018 yang sudah ditembuskan ke 20 pengurus parpol di tingkat provinsi, termasuk KPU Sulsel. Di dalam surat itu tercantum enam poin penyampaian. Diantaranya, dilarang menayangkan dan membuat iklan kampanye.

Dalam surat itu juga dicantumkam poin yang menerangkan bahwa, parpol juga dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur citra diri sesuai UU No 7 Tahun 2017. Unsur citra tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 35 adalah logo partai dan/atau nomor urut partai.

Bawaslu Sulsel juga mencantumkan sanksi bagi mereka yang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan KPU dengan pidana paling lama 1 tahun. Sementara dendanya, paling besar Rp 12 juta.

Salah satu parpol yang mendapat tembusan surat tersebut adalah Gerindra. Hanya saja, Juru Bicara DPD Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arif, mengaku, bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima surat tersebut. Namun, andaipun ada, pihaknya akan merespons surat tersebut sesuai sebagaimana mestinya.

“Kami belum dapat suratnya. Adapun sikap kami tentunya Partai Gerindra akan tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Sekarang tidak ada alat peraga yang kami pasang. Sehingga kita dipastikan tidak ada pelanggaran,” jelasnya. (*)


div>