RABU , 12 DESEMBER 2018

Parpol Dilarang Kampanye Sebelum 23 September 2018

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Rabu , 28 Februari 2018 11:30
Parpol Dilarang Kampanye Sebelum 23 September 2018

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif . (ist)

– Melanggar, Sanksi Denda Hingga Pidana

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal kampanye partai politik peserta Pemilu 2019. Kampanye dimulai pada 23 September 2018 sampai 13 April 2019. Dalam masa kampanye ini, KPU membuat sejumlah aturan. Diantaranya, melarang kampanye di media massa atau sosial media lainnya.

Bawaslu RI menegaskan, partai politik tidak bisa langsung pasang iklan di media pada masa awal kampanye, yang akan dimulai pada 23 September 2018. Partai politik baru bisa beriklan di tahun 2019. Jika melakukan kampanye di luar jadwal dapat dikenakan sanksi berupa denda, hingga pidana.

Peraturan dan larangan ini sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan jadwal kampanye dan masa tenang diatur pada Peraturan KPU 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif, mengatakan, apa yang tertera dalam PKPU sebagai juknis untuk KPU serta Bawaslu menyampaikan kepada publik, untuk dijalankan partai politik peserta pemilu. Aturan tersebut yang membatasi kampanye parpol, tujuannya untuk bisa dikontrol dan diawasi oleh penyelenggara serta pengawas pemilu nanti.

“Secara detail masih kami pelajari, tapi sisi lain aturan PKPU wajib untuk dijalankan dan ditaati oleh partai politik,” ujarnya, Selasa (27/2).

Menurutnya, masa kampanye Pemilu berlangsung mulai 23 September 2018 sampai 13 April 2019, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh parpol. Pihaknya juga mengingatkan larangan bagi elite parpol yang melakukan kampanye untuk peserta pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan penyelenggara pemilu.

“Untuk pemberitaan parpol peserta pemilu di media massa tetap diperbolehkan, dengan tetap memegang aturan yang ada,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan, perihal peraturan pelarangan kampanye sebelum masuk pada jadwal yang ditentukan aturannya sudah jelas. Tetapi, bukan berarti partai politik tidak diperkenankan melakukan agenda kepartaian, yang pasti dengan persetujuan penyelenggara pemilu.

“Kami itukan sudah ada pertemuan-pertemuan di tingkat pusat untuk segera mengatur regulasinya itu. Kayanya sudah ada kesepakatannya, misalnya partai-partai itu bisa melakukan sosialisasi tapi terbatas. Dia hanya bisa pasang bendera, melakukan pertemuan internalnya, bisa pakai bendera di sekitar lokasi pertemuannya,” jelas Arumahi.

Hal itu dilarang lantaran beberapa alasan. Dimana, ada beberapa petinggi parpol di tingkat pusat yang memiliki media skala nasional sendiri yang bisa saja memanfaatkan itu. Sehingga, dikhawatirkan akan merugikan bagi parpol lain yang tidak memiliki fasilitas media penyiaran sendiri.

“Tapi untuk iklan sama sekali tidak boleh, apalagi televisi. Karena itu kan sudah ada kejadian. Partai-partai yang punya televisi itu langsung memasang iklan. Itukan merugikan partai lain yang tidak punya media televisi,” tuturnya.

Laode menjelaskan, aturan tersebut dibuat untuk menghadirkan kesetaraan dan perlakuan yang sama ke seluruh parpol yang ada. Jangan sampai ada parpol nantinya yang bisa saja merasa dirugikan.

“Dalam rangka membangun kesetaraan, perlakuan yang sama, jadi itu dilarang. Jadi nanti harus mengikuti masa kampanye legislatif,” paparnya.

“Nanti itu kalau sudah keluar PKPU nya yang mengatur tentang itu, itulah yang menjadi dasar kami melakukan pengawasan,” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jendral (Sekjend) Partai Berkarya, Badaruddin Picunang, menilai, aturan tersebut telah menjadi aturan mutlak yang harus diikuti oleh parpol. Yang tentunya telah melalui berbagai pertimbangan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

“Yang ditetapkan oleh KPU sudah ada keputusan tertulis. Mereka membuat aturan itu sesuai juga dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh KPU tentang masa kampanye yang dilakukan,” kata dia.

Dengan pelaksanaan kampanye yang baru akan berlangsung pada September mendatang, Badaruddin Picunang mengaku masih ada waktu untuk melakukan konsolidasi di seluruh tingkatan pengurus partai. Karena memang, berdasarkan aturan parpol dilarang melakukan sosialisasi sebelum masuk tahapan kampanye.

“Ada masa jeda dari sekarang ke masa kampanye itu kurang lebih tujuh bulan. Itu ada larangan kampanye, larangan beriklan baik di media massa maupun turun langsung ke masyarakat,” jelasnya.

“Tapi kita juga diberikan kebebasan partai-partai untuk melakukan koordinasi atau konsolidasi internal. Jadi kami imbau seluruh jajaran partai berkarya memanfaatkan waktu tujuh bulan ini bukan untuk beriklan, tapi konsolidasi internal,” lanjut Badaruddin Picunang.

Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi partainya maupun partai lain untuk tidak mempersiapkan mesin partai. Sesuai dengan aturan yang berlaku, partai besutan Tommy Soeharto ini akan terus mengawasi dan menertibkan kadernya agar tidak menyalahi aturan yang ada.

“Tidak ada kata tidak siap, seluruh parpol pasti sudah siap. Partai Berkarya tentunya mengikuti aturan, dan kita pasti menertibkan teman-teman. Aturan ini juga menjadi panduan untuk kita disiplin dan teratur sehingga tidak semrawut,” tegasnya.

Sebagai parpol baru, Ketua DPW PSI Sulsel, Fadli Noor, menilai, pembatasan kampanye maupun iklan di media massa tersebut jelas merugikan partai-partai baru yang berencana menggunakan media massa dan elektronik untuk beriklan sebagai sarana sosialisasi.

“Jelas aturan tersebut merugikan partai baru, karena ruang gerak dibatasi. Termasuk PSI,” kata Fadli.

Menurutnya, PSI selama ini cukup teruji dalam menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi ke publik. Karena hal tersebut mendorong keikutsertaan masyarakat untuk bergabung. “Kita akan optimalkan media sosial untuk menjangkau pemilih,” ujarnya.

Selain itu, PSI Sulsel akan mengoptimalkan sekertariat kecamatan, kelurahan dan desa sebagai pusat kegiatan dan informasi kepada publik. Hal tersebut sesuai target 20 persen kursi di DPRD kabupaten kota dan Provinsi Sulsel.

“Kami massifkan struktur kerja partai. DPP PSI telah menetapkan target nasional sebesar 20 persen, provinsi serta kabupaten ditargetkan memperoleh hasil serupa untuk parlemen,” pungkasnya. (*)

 


div>