SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Parpol Jangan Intervensi Verifikasi Faktual !

Reporter:

Suryadi - Iskanto

Editor:

asharabdullah

Selasa , 12 Desember 2017 10:18
Parpol Jangan Intervensi Verifikasi Faktual !

Dok. RakyatSulsel

– Pengawasan Domain Bawaslu dan Panwaslu

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai politik diingatkan untuk tidak terlalu jauh ikut campur dalam proses verifikasi faktual dukungan kandidat independen, baik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) ataupun di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Utamanya partai pendukung kandidat lainnya, diwarning agar tidak menghalalkan segala cara mengganggu dukungan rakyat.

Di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar, misalnya. Empat partai pengusung Munafri Arifuddin – Rachmatika Dewi (Appi – Cicu), menyatakan untuk ikut mengawasi verifikasi faktual kandidat independen, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto – Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar. Keempat partai tersebut adalah Golkar, NasDem, PPP dan Hanura. Elite parpol ini bahkan membentuk tim di lapangan.

Pengawasan verifikasi faktual oleh partai, juga terjadi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel. Bedanya, yang ikut melakukan pengawasan adalah partai pendukung Ichsan Yasin Limpo – Andi Mudzakkar (IYL – Cakka), yakni Demokrat dan PPP. Diketahui, walaupun didukung oleh kedua partai tersebut, IYL – Cakka memilih bertarung melalui jalur independen.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PPP Sulsel, Rizal Syarifuddin, mengatakan, beberapa pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di kabupaten/kota telah mempersiapkan relawan untuk mengawal verifikasi faktual di lapangan. Hanya memang, tidak membawa institusi partai.

“Partai kan terhalang oleh undang-undang, kami sifatnya koordinatif. Kan verifikasi faktual perorangan antara tim pemenangan, LO dan KP. Yang penting kami membantu validasi faktualnya,” ungkap Risal, Senin (11/12) kemarin.

Dia menuturkan, yang terlibat langsung adalah simpatisan partai yang masuk dalam bagian dari tim pemenangan IYL -Cakka. Sementara, PPP secara struktur hanya jalur koordinasi. “Semuanya sudah siap melakukan pendampingan dan pengawasan verifikasi faktual di lapangan,” ujarnya.

Senada dikatakan Ketua Bidang OKK DPD Demokrat Sulsel, Zulkarnain Paturuni. Ia mengatakan, Demokrat akan all out untuk mengawal verifikasi berkas dukungan IYL – Cakka.

“Iyalah, pasti kita akan lakukan pengawalan. Partai kan sudah memutuskan rekomendasi ke pasangan IYL – Cakka. Secara otomatis, Demokrat di semua tingkatan itu bekerja untuk Punggawa Macakka. Termasuk pengawalan itu,” ungkap Zul.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, mengatakan, pihaknya membuka ruang kepada semua elemen untuk memantau proses verifikasi faktual. Termasuk dari partai politik. Hanya, jangan terlalu jauh melangkah di luar dari aturan. Sebab kewenangan melakukan pengawasan itu domain Bawaslu dan Panwaslu.

“Pengawasan itu bukan tugas partai, tapi tugas Panwas. Kalau hanya mau memantau, itu boleh,” tegas Laode Arumahi.

Meski demikian, pihaknya tetap memberi apresiasi jika ada parpol yang ingin melakukan pemantauan. Seperti ikut menyaksikan jalannya semua tahapan berjalan sesuai aturan. “Tidak apa-apa (kalau ingin memantau). Tapi hanya menyaksikan, memastikan bahwa proses verifikasi itu berjalan dengan normal,” terangnya.

Soal nantinya ada dugaan kejanggalan di lapangan, pihak luar bisa langsung melaporkan ke Panwaslu. Tapi tidak langsung menuding ada kecurangan jika tidak melalui proses terlebih dahulu.

“Tapi setelah dia menemukan itu, diserahkan ke pengawas untuk diproses oleh Panwas. Kalau kebenarannya ada, maka direkomendasikan ke KPU untuk melakukan perbaikan,” paparnya.
Khusus tim pasangan calon independen, menurut Arumahi, memang sangat penting untuk melakukan pemantauan, karena mereka juga turut mengantongi data hasil verifikasi administrasi oleh KPU.

“Justru dia (tim pasangan calon independen) yang penting mengawal dokumen. Kan dokumen (hasil verifikasi administrasi) dari KPU juga diserahkan ke mereka, ada juga yang diserahkan ke Bawaslu. Nanti itu yang akan dicocokkan di lapangan,” imbuhnya.

Terpisah, Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansur, menegaskan, yang bisa mengawasi dan masuk jalur koordinasi pada verifikasi faktual untuk data dukungan bakal calon Wali Kota Makassar jalur independen hanya pihak Panwas dan LO pasangan calon, atau tim kandidat.

“Yang bisa mengawasi kami dalam verifikasi faktual didalam aturan hanya panwas dan LO pasangan calon. Selain itu, termasuk parpol, kami minta maaf tidak ada aturan yang mengaturnya,” tegas Abdullah Mansur.

Menurut Abdullah Mansur, kalaupun ada pihak atau parpol mau ikut mengawasi, pihaknya tidak akan melarang. Tetapi, tentu harus diluar dari garis regulasi karena dianggap kesan intervensi.

“Silahkan saja kalau ada pihak yang mau ikut mengawasi. Tetapi harus diketahui kalau koordinasi kami itu hanya kepada Panwas dan LO pasangan calon. Bukan kepada parpol yang mau mengawasi itu,” pungkasnya.

Sementara, pakar politik dari Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, mengatakan, tugas dan fungsi pengurus partai politik memberikan sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan masyarakat. Jika ikut mengawal verifikasi faktual pilkada, itu telah keluar dari reli kewenangan.

“Ini akan menimbulkan konflik horizontal antara tim pendukung kandidat dan pengurus parpol di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, jika keterlibatan parpol dalam mengawasi verifikasi faktual, itu bisa saja dipicu dari ketidakpercayaan anggota partai politik (dan mungkin juga masyarakat luas) atas penyelenggara dan pengawas pemilu. Berbagai praktik tidak berintegritas yang berujung pada pemecatan secara tidak hormat oleh DKPP kepada anggota KPU dan juga Panwaslu secara psikologis, mempengaruhi perilaku itu.

“Idealnya tidak perlu seperti itu jika masing-masing pihak merasa saling percaya,” tegasnya.

Menurutnya, pengurus parpol terlalu jauh jika ikut andil pengawalan terhadap prosesi tahapan verifikasi yang dilakukan KPU, Bawaslu, Panwas dan PPK yang menjalankan tugas negara.

“Kalau memang seperti itu, idealnya anggota parpol berkonsolidasi dulu dengan anggota tim kandidat, supaya tidak menimbulkan gesekan di lapangan. Tapi biasanya, KPU akan membatasi atau mengatur mekanismenya untuk tahap verifikasi faktualnya,” tuturnya. (*)

 


div>