MINGGU , 20 JANUARI 2019

Parpol “Pura-pura” Miskin, LPSDK Nihil Sumbangan

Reporter:

Iskanto

Editor:

Kamis , 03 Januari 2019 10:00
Parpol “Pura-pura” Miskin, LPSDK Nihil Sumbangan

Ilustrasi (Rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Peserta Pemilu 2019 di Provinsi Sulsel telah menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (2/1).

Dari cacatatan KPU, 16 partai politik pesert pemilu hadir menyampaikan LPSDK. Termasuk perwakilan Capres dan Cawapres. Sedangkan 22 Calon DPD, baru 20 orang menyampaikan LPSDK.

Menariknya, dalam LPSDK itu, dari 16 partai peserta pemilu, tak satupun yang melampirkan sumbangan dari pihak lain atau perusahan (LPSDK nihil).

Komisioner KPU Sulsel, Upi Hastati mengatakan, sesuai tahapan Pemilu, LPSDK paling lambat tanggal 2 Januari 2019 ini. Hal ini tercantum pada PKPU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

“Semua perwakilan partai sudah laporkan LPSDK-nya. Hanya saja persentase nilai rupiah nihil atau tidak ada sumbangan,” ujarnya.

Meski demikian, pihaknya memastikan jika partai politik masih bisa menerima sumbangan meski lapran dana sumbangan kampnye telah ditutup. “Ini kan tahapan. Peserta pemilu itu masih bisa menerima sumbangan. Bahkan jelang kampanye akbar masih bisa menerima,” katanya.

Terkait adanya calon DPD yang belum melaporkan LPSDK, Ia menegaskan bersurat kepada yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi. “Yang tidak menyetorkan maupun yang terlambat menyetorkan pada hari ini (kemarin), kami akan panggil dan kami akan klarifikasi, kami buatkan berita acara dan kami akan laporkan ke KPU RI nanti,” terangnya.

Sedangkan lembaga yang akan melakukan audit LPSDK, pihaknya akan melakukan lelang. “Namun kebijakn itu akan diambil alih oleh KPU RI. Yang jelas lembaga akuntan publik yang akan digandeng KPU untuk lakukan audit dilarang berafiliasi dengan parpol atau caleg manapun,” tegasnya.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hukum KPU Sulsel, Julita Rahayu juga membenarkan terkait pelaporan LPSDK parpol yang nihil. LPSDK, kata dia merupakan pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima partai politik dan pasangan calon yang dialokasikan untuk dana kampanye.

Tidak hanya parpol kata dia, dua paslon capres dan cawapres juga nihil alias tanpa nominal rupiah. “Perwakilan tim capres 01 dan 02 saat pelaporan LPSDK juga kosong atau nihil,” terangnya.

Sementara calon DPD RI hanya sebagian yang mencantumkan sumbangan dana kampanyenya. “Untuk DPD, LPSDK ada tercantum dapat sumbangan perseorang dan badan usaha non pemerintah. Namun ada juga yang belum mencantumkan,” katanya.

Adapun dua calon DPD yang belum menyetorkan LPSDK-nya yakni, Nurlina dan Rahim Sanjata. “Dua orang ini hingga malam belum datang,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, UU Pemilu membatasi sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar. Adapun, sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha non pemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar.

Besaran pembatasan sumbangan dana kampanye itu, sama dengan batasan sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD kabupaten/kota.

Sementara itu, sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPD yang berasal dari perseorangan dibatasi maksimal Rp 750 juta. Sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah dibatasi paling banyak Rp 1,5 miliar. (yad)


div>