SENIN , 23 JULI 2018

Parpol Sepakat Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Reporter:

Suryadi - Fahrullah

Editor:

asharabdullah

Rabu , 04 Juli 2018 10:30
Parpol Sepakat Eks Koruptor Dilarang Nyaleg

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI no 20 tahun 2018 akhirnya diberlakukan. Salah satu poin dalam pasal 7 mengatakan bahwa persyaratan untuk maju menjadi calon legislatif adalah bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Sekretsris DPD I Golkar Sulsel, Abdillah Natsir, mengatakan sebagai partai peserta pemilu, tentunya wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut. “Ini kan regulasi penyelenggara pemilu, jadi parpol sebagai peserta wajib jalankan,” ujarnya saat di konfirmasi, Selasa (3/7/2018) kemarin.

Menurutnya, Partai Golkar dalam menjaring bacaleg ada kriteria yang harus dilalui dan dipenuhi oleh caleg nantinya.

“Seperti, tes urine (harus bebas narkoba dan sejenisnya), sehat jasmani dan rohani serta wajib ikut orientasi dan lainya, termasuk aturan baru yang telah disahkan,” katanya.

Ditambahkan, Partai Golkar sudah berapa kali melakukan orientasi bagi bacaleg asal Sulsel, baik yang maju di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. “Kesiapan kami hampir rampung, sudah 3 kali lakukan orientasi. Yang belum ikut karena berhalangan, akan ada orientasi khusus untuk mereka,” jelasnya.

Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah berpendapat apa yang menjadi keputusan KPU harus diikuti karena yang mengesahkan UU tersebut adalah DPR RI yang notabene dari parpol. “Tentu ini pengesahan atau kesepakatan bersama sehingga harus dijalankan oleh kami partai politik,” katanya.

Anggota DPRD Provinsi Sulsel itu menyebutkan akan menjadikan sebagai syarat wajib bagi kader jika ingin maju sebagai bacaleg.

“Kalaupun ada syarat lain sudah ketentuan partai. Tapi aturan baru ini akan menambah syarat bagi peserta caleg nantinya,” pungkasnya.

Pakar Politik Universtas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jayadi Nas mengatakan, dalam undang-undang tidak disebutkan jika mantan narapidana, pengedar narkoba dan perbuatan asusila itu dilarang, namun dalam PKPU disebutkan larangan tersebut. “Didalam undang-undang tidak dilarang, namun diberikan ruang yang sama untuk memilih dan dipilih,” katanya.

Ia menambahkan, jika PKPU yang melarang mantan napi kasus korupsi menjadi caleg telah mendapatpersetujuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komnas Ham agar setiap orang yang ingin menjadi wakil rakyat harus memang bersih dari hal-hal buruk.

“Dalam berbagai kesempatakan, KPK dan Komnas Ham telah memberikan dukungan dalam hal itu larangan koruptor mencaleg demi mewujudkan negara lebih baik kedepan,” jelasnya.

Dengan demikian, Jayadi Nas sangat mengapresiasi KPU RI yang telah mengeluarkan aturan baru terhadap orang-orang yang ingin melakukan korupsi dengan cara mencari keuntungan saat menjadi anggota dewan.

“Dalam konteks pengelolaan yang bersih di masa depan, kita harus memberikan apresiasi kepada KPU yang telah membuat aturan karena korupsi merupakan musuh besar bangsa saat ini,” tuturnya.

Menutut Jayadi Nas, semua orang maupun lembaga pastinya mendukung jika mantan narapida tidak diperbolehkan lagi menjadi wakil rakyat. Apalagi saat ini begitu banyak wakil rakyat yang telah tersandung perbuatan korupsi baik itu kepentingan pribadinya maupun golongan.

“Dan saya kira ini juga bagian untuk menjadikan pemerintahan kedepan berwibawah berdasarkan kejujuran,” ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan, PKPU itu merupakan peringatakan kepada seluruh kader partai yang telah menjadi wakil rakyat agar bisa berhati-hati dengan tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Terpisah, Pakar Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, jika aturan tersebut masih menjadi kontroversi. Mulai dari segi etika hingga kewajiban setiap warga Indonesia.

“Dari segi etika seorang napi yang telah melakukan pelanggaran dan telah menjalani proses hukum. Namun disisi lain ada juga kewajiban salah satunya hak berpolitik. Jika disebut napi dan tidak diberikan ruang menjadi caleg, sisi keadilan tidak adil apalagi undang-undang 45 memiliki hak dan kewajiban,” jelasnya.

Menurut Firdaus, PKPU nomor 20 tahun 2018 tersbebut, harus dilakukan uji coba. Apakah akan berefek atau malah tidak sama sekali, mengingat dalam melakukan tidak pidana korupsi ada beberapa beberapa penyebab, salah satunya Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga mahar politik terlalu tinggi. “Harus diuji coba terlebih dahulu, apakah berefek atau tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sulsel, Misna Attas mengatakan, ketentuan ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. “PKPU-nya sudah ada jika mantan narapida korupsi tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota legistaif,” kata Misna Attas, Senin (2/7) lalu.

Ia pun menyampaikan kepada seluruh partai politik yang akan menyodorkan nama-nama calon anggota dewan untuk memperhatikan PKPU. “PKPU-nya baru keluar dan kita akan melakukan soasialisasi kepada partai poltik,” ujarnya.

Sementara untuk mendeteksi bakal caleg yang sebelumnya terlibat kasus korupsi, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkuham) agar nantinya tidak ada satupun celag yang berstatus mantan narapida korupsi. “KPU pastinya akan berkoordinasi dengan Kemenkumham,” jelasnya. (*)


div>