SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Parpol Tepuk Tangan, Wacana Dana Saksi Ditanggung APBN

Reporter:

Suryadi Maswatu - Fahrullah

Editor:

Iskanto

Selasa , 23 Oktober 2018 07:35
Parpol Tepuk Tangan, Wacana Dana Saksi Ditanggung APBN

ilustrasi. (rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 bertepuk tangan. Pemerintah berencana membebankan biaya saksi Parpol pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah mendapat desakan dari Komisi II DPR RI.

Sejumlah partai politik mendukung penuh usulan honor saksi ditanggung APBN dalam pelaksanaan Pemilu mendatang.

Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani (IMB) menyambut baik usulan itu. “Ini sangat baik sekali. Caleg tidak akan mengeluarkan anggaran begitu banyak. Ini juga bertujuan agar suara partai terkawal dengan baik mesik itu partai baru atau partai lama ” katanya.

Ketua DPW Partai Garuda Sulsel, Moh Ilham Abdullah menanggapi positif biaya saksi ditanggung oleh negara. “Ini agar caleg-caleg yang terpilih nanti sebagai wakil rakyat di parlemen tidak melakukan hal yang tidak diinginkan atau mencari keuntungan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, wacana biaya saksi dibebankan kepada APBN untuk menghindari praktek politik. “Ini juga untuk menghindari praktek politik, dan menghidari caleg-caleg mengeluarkan anggaran terlalu banyak,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan setuju usulan Komisi II DPR agar dana untuk saksi yang bertugas pada saat pemungutan suara di TPS dibiayai oleh APBN 2019. “Saya setuju 100 persen,” kata Zulkifli beberapa waktu.

Dia menambahkan, sekarang ini partai politik dilarang mencari dana selain iuran anggota, sumbangan perseorangan dan badan usaha, serta bantuan keuangan negara. Namun, di sisi lain partai politik harus mengeluarkan biaya yang besar, termasuk untuk membayar saksi.

Hal yang sama juga dilontarkan anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Jerry Sambuaga. Ia menilai negara punya kepentingan untuk menanggung honor saksi dalam pelaksanaan pemilu.

“Karena parpol adalah milik masyarakat juga, oleh karena itu ke depannya parpol bisa dibiayai oleh masyarakatnya,” kata Jerry.

Ia menilai, negara berkepentingan untuk menjaga sistem demokrasi yang terpercaya. Karenanya, wajar jika negara membantu meringankan beban yang ditanggung partai politik dengan memberikan pembiayaan dana saksi.

Terlebih, menurut Jerry, biaya politik yang mahal. Dia berkaca dari kegiatan-kegiatan dan program-program politik yang membutuhkan biaya tinggi.
Sekretaris PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni mengaku belum membicarakan hal itu dengan internal PDIP. “Kami belum tahu, tapi akan dibicarakan di internal,” katanya.

Namun menurutnya, pemerintah sudah memikirkan matang-matang sehingga akan mengalokasikan dana untuk saksi pada APBN. “Mungkin sudah dipikirkan terkait plus dan minusnya,” jelas Rudy.

Berbeda dengan partai lainnya, Partai NasDem justru menolak usulan itu. Juru Bicara DPW NasDem Sulsel, M Rajab secara tegas mengatakan telah berkomitmen menolak anggaran negara untuk saksi parpol di Pemilu 2019. “NasDem menolak pembiayaan saksi dengan biaya APBN,” tegas Rajab.

Rajab enggan menjelaskan secara detail alasan NasDem menolak usulan itu. “Yang jelas NasDem sejak awal juga menolak mahar politik,” pungkasnya.

Terpisah, Pakar Politk Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Andi Ali Armunanto menilai jika biaya saksi pada Pemilu 2019 itu hal yang biasa-biasa saja, karena itu adalah hajatan negara. Akan tetapi dengan menurunnya angka rupiah dan begitu banyak utang negara itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah.

“Jangan sampai dijadikan praktek kartel oleh partai politik di DPR untuk mengurangi ongkos politik. Apalagi di partai ada dana pengelolaan,” kata Andi Ali Armunanto.

Ketua Departemen Ilmu Politik Unhas ini menyebutkan, jika pesta demokrasi ini adalah hajatan partai politik yang seharusnya merekalah yang membiayai saksi, bukan dari pemerintah.

“Inikan hajatan partai politik, seharusnya parpol punya kemampuan finasial. Jangan dibebankan kepada negara. Biaya saksi itu tidak kecil,” sebutnya.

“Ini akan menguntungkan partai politik karena ongkos politik memalui APBN. Beban pemerintah jadi semakin besar. Jangan sampai parpol mengincar fasilitas negara dengan mengambil untung dari sumber daya yang ada,” tambahnya.

Jika kedepan, kata dia, pemerintah tetap mensubsidi biaya saksi untuk partai politik, maka sangat perlu partai juga dievaluasi penggunaan anggarannya, karena selama ini laporannya dianggap tidak masuk akal.

“Pengelolaan anggaran parpol harus dievaluasi atau dilaporkan seperti instansi lain. Jangan sampai ada kucuran dana tanpa melakukan pertanggungjawaban. Ini buruk dalam konteks perpolitikan kita,” tutupnya. (*)


div>