KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Pasang Orang, Pasang Mahar

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 31 Maret 2017 09:50
Pasang Orang, Pasang Mahar

Dok. RakyatSulsel

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Mahar politik menjadi salah satu instrumen yang sulit dihilangkan dalam mengusung figur di Pilkada. Ketiadaan teknis pengawasan, menjadi penyebab sulitnya mengendus aktivitas ini. Dari dua pelaksanaan Pilkada serentak yang digelar yakni 2015 dan 2017 masih menimbulkan banyak evaluasi, terutama dalam menjawab berbagai permasalahan seperti persaingan politik yang sehat, serta tingkat partisipasi masyarakat.

Dalam rangka mencegah terjadinya politik uang pada pilkada serentak, KPU pun sudah menyediakan payung hukum yakni UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan tersebut mengatur sanksi untuk pemberi dan penerima politik uang. Namun kenyataannya politik uang masih terjadi, dimana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan 600 kasus dugaan politik uang pada pilkada serentak 2017. Ada beberapa hal yang menyebabkan politik uang tetap terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak, salah satu diantaranya adanya biaya mahar politik yang sulit terjangkau pengawasannya oleh penyelenggara pemilu.

Khusus kontestasi politik di Sulsel, salah satunya pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018 mendatang gerilya Partai Politik (Parpol) mulai memanas. Tetapi, komunikasi politik cenderung cair, dan tak kunjung ada konsensus riil. Dimana, standar ganda masih menjadi posisi tawar yang tidak bisa disepelekan, Sehingga timbul tanda tanya, Mahar atau figur.

Melihat fenomena tersebut, Pakar Politik Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Andi Luhur Prianto mengatakan, ideologi Parpol memang sulit untuk ditebak. Bukan tanpa alasan, Parpol lebih memilih menunggu ketimbang menyerang duluan. “Itulah fenomena interaksi partai politik tanpa demarkasi ideologi yang jelas. Bergerak dari kiri ke kanan, tidak ada masalah. Pada akhirnya pragmatisme menjadi nilai konsensus tertinggi,” ungkapnya, Kamis (30/3).

Lebih lanjut, Luhur menjelaskan, sejumlah Parpol lebih menunggu posisi usungan aman dengan melihat sejumlah figur dengan elektabilitas maupun popularitas yang mumpuni. Sehingga, sampai saat ini manuver parpol akan terus bergerilya hingga tiba waktu injuritime. “Saya kira partai politik tanpa figur yang kuat, dalam posisi wait and see saja. Partai-partai seperti ini akan terus bermanuver sampai detik-detik terakhir,” jelas Luhur.

Sementara itu, Konsultan Politik dari Jaringan Suara Indonesia (JSI) Arif Saleh mengatakan, komunikasi politik antar kandidat dengan partai politik sejauh ini masih sangat cair, meski sebagian diantaranya sudah bisa diprediksi arah dukungannya. “Di parpol itukan ada mekanisme dalam mengusung. Ada yang membuka pendaftaran, ada juga yang langsung merekomendasikan. Sejauh ini, belum ada parpol yang memberikan rekomendasi secara tertulis. Dalam proses ini, biasanya komunikasi kandidat dan saling menjajaki dengan elit parpol sudah mulai diintensifkan,” papar Arif.

[NEXT-RASUL]

Menurut Arif, dipenjajakan koalisi dan komunikasi yang terbangun, parpol sudah menawarkan syarat atau pilihan bargaining ke kandidat. Misal menawarkan kadernya sebagai pendamping, atau menawarkan kandidat untuk menjadi kader. “Pasti parpol meminta bargaining ke kandidat yang ingin diusung terutama jika kandidat itu adalah figur eksternal. Bisa saja dalam tanda kutip membebankan biaya mahar ke kandidat,” terangnya.

Arif menambahkan, untuk ukuran pilgub Sulsel sangat memungkinkan ada parpol yang memilih memberikan rekomendasi ke figur eksternal jika kesepakatan-kesepakatan ditawarkan mampu dipenuhi. “Di proses akhir sebelum pendaftaran kandidat dibuka, itu juga kadang terjadi ada kandidat yang terpaksa harus menerima tawaran berpasangan yang didorong parpol, karena terancam tidak bisa maju kalau rekomendasi parpol tersebut tidak didapatkan,” paparnya.

Di samping itu, untuk ukuran pilgub, peran elit di DPP sangat menentukan. Sehingga tidak bisa dijadikan jaminan kesolidan atau dukungan DPC Dan DPW ke kandidat tertentu. “Penentuan usungan di pilgub, itukan sepenuhnya hak dari DPP. Sangat terbuka kemungkinan, rekomendasi DPP tidak sesuai keinginan DPW. Jadi sebenarnya, belum ada yang bisa dikategorikan susah pasti sebelum ada rekomendasi dalam bentuk tertulis,” terang Arif.

Mahar Untuk Calon Tergantung Partai

Sejauh ini sejumlah parpol mulai memunculkan nama figur untuk bisa diusung di Pilgub. Meski demikan figur yang mengemuka tersebut, belum bisa dikatakan final, mengingat belum adanya rekomendasi riil parpol. Salah satunya dorongan terhadap ketua DPW NasDem Sulsel Rusdi Masse.

Wakil Bidang Media dan Komunikasi Publik NasDem Sulsel, Arum Spink mengatakan hingga saat ini keputusan untuk mengusung RMS menjadi Calon Gubenur belum dilakukan secara formil. “Hingga saat ini belum ada keputusan untuk Pilgub. Kan masih lama,” katanya.

Dirinya juga menuturkan jika bakal calon yang bakal diusung selain dari kader NasDem sendiri saat ini belum ada. “Terkait NasDem mendorong siapa ada mekanismenya, walau itu Pak Rusdi, karena yang menentukan¬† DPP,” ujarnya.

[NEXT-RASUL]

Mengenai mahar politik, Arum Spink mengukapkan sejauh ini NasDem merupakan parpol yang anti Mahar Politik. “Sejauh ini NasDem tidak pernah memasang mahar. Apakah pernah mendengar NasDem pasang mahar, kita tidak mengenal masalah mahar,” tegasnya.

Senada dikatakan ketua Bappilu DPD Gerindra Sulsel, Idris Manggabarani. Ia mengatakan jika pihaknya tidak pernah memasang mahar pada setiap pemilihan kepala daerah. Bahkan pihaknya sendiri ingin membantu bakal calon yang ingin bertarung. “Dari dulu kita tidak perna memasang mahar untuk calon, kita sendiri di partai ingin membantu calon pada setiap pemilihan,” katanya.

Dirinya juga menuturkan dengan tidak adanya mahar dikarenakan pihaknya mengingkian pemimpin yang bersih. “Kita mengingkan pemimpin yang jujur dan siap untuk memimpin,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal mengatakan jika mahar untuk bakal calon yang ingin mengedari Demokrat pastinya ada, namun setiap calon tidak ditentukan nominal yang harus siapkan. “Kalau belajar dari kemarin, ada yang ada juga yang tidak, tergantung dari negonya,” katanya.

Dirinya juga menuturkan jika mahar tersebut dianggap juga tidak wajib, namun dipastikan ada. “Tergantung negonya nanti, ada yang kader ada juga non kader, bagaimana peluang dan komitmennya karena dinamikanya berbeda setiap calon,” ungkapnya. (E)


div>