MINGGU , 18 NOVEMBER 2018

Pasca Kampanye, Paslon Diaudit Akuntan Publik

Reporter:

Suryad Maswatu

Editor:

asharabdullah

Kamis , 29 Maret 2018 11:00
Pasca Kampanye, Paslon Diaudit Akuntan Publik

Ilustrasi (ist)

– KPU Ingatkan Pencatatan Transaksi Keuangan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan empat Pasangan Calon (Paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel terkait pencatatan transaksi keuangan mereka. Pasca kampanye, mereka akan diaudit oleh akuntan publik.

Komisioner KPU Sulsel Bidang SDM, Faisal Amir, mengatakan, selama lima bulan melakukan kampanye, paslon bersama tim pemenangan diperbolehkan menggelontorkan rupiah. Baik melalui dana pribadi ataupun sumbangan partai, dan pihak lain. Namun, ada regulasi yang mengatur besaran dana kampanye, sebagaimana yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Terkait pelaporan dana kampanye, sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2018,” kata Faisal, Rabu (28/3) kemarin.

Faisal mengingatkan paslon di Pilgub Sulsel, agar mencatat pemasukan dan pengeluaran di rekening khusus dana kampanye selama kegiatan kampanye berlangsung. Tujuannya, agar mempermudah pelaporan dana pemasukan atau sumbangan, serta pengeluaran yang selama ini digunakan untuk kampanye tertutup maupun kampanye terbuka.

“Untuk mempermudah pelaporan, nanti paslon atau tim harus catat pemasukan dan pengeluaran serta nominal sumbangan dalam rekening,” ujarnya.

Menurutnya, upaya ini dilakukan supaya paslon dan tim dapat mengawasi aliran dana selama kegiatan kampanye berlangsung. Penyelenggara pilkada yakni KPU, melarang pasangan calon kepala daerah menerima uang tunai secara berlebihan.

“Ada batasan dana kampanye maupun sumbangan segala macam. Dan ini akan dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Saat ditanya berapa kali jadwal pelaporan dana kampanye paslon di pilkada, serta kapan pengumuman penerimaan sumbangan dana kampanye di pilgub, Faisal menjelaskan, pelaporan dana kampanye oleh paslon hanya satu kali. Itu dilaporkan setelah agenda kampanye akbar berakhir, sesuai format yang diberikan KPU.

“Pelaporan dana kampanye hanya satu kali setelah kegiatan kampanye,” imbuhnya.

Menurutnya, laporan dana kampanye setelah kampanye dikarenakan, bisa saja selama kegiatan berlangsung masih ada sumbangan atau sukarela dari pihak tertentu ke kandidat, sehingga tak merepotkan saat pembukuan di laporan kelak.

“Semua dilaporkan setelah selesai kegiatan kampanye. Alasannya, supaya lengkap laporan. Karena bisa saja selama kegiatan kampanye berlangsung, masih ada sumbangan dari pihak luar atau donatur,” terangnya.

Faisal menambahkan, pihaknya telah bekerjasama dengan lembaga akuntan publik yang dianggap independen serta profesional, untuk mengaudit dana paslon sesuai laporan.

“Kita sudah kerjasama. Setelah kampanye akbar, paslon diaudit oleh akuntan publik. Ini adalah lembaga independen yang melakukan audit. Baik dana kampanye maupun sumbangan,” imbuhnya.

Sementara, Komisioner Bidang Hukum KPU Sulsel, Khairul Mannan, mengatakan, keterbukaan laporan dana kampanye ini sangat penting, untuk mencegah adanya “dana gelap” yang di kemudian hari bisa menjadi batu sandungan jika calon tersebut terpilih. Sebab, mereka berkewajiban membalas jasa dari dana yang mereka terima.

“Kepatuhan melaporkan semua alur pemasukan dan pengeluaran dana kampanye menjadi bagian yang sangat penting,” tegasnya.

Ia menegaskan, pelaporan dana kampanye sebenarnya telah diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018. PKPU itu menyebut, paslon kepala daerah diharuskan melaporkan dana kampanye sebanyak tiga tahap. Yakni laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

“Tim paslon perlu transparan nominal dana nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, paslon kepala daerah harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Selain itu, KPU juga membatasi sumbangan dana kampanye dengan batas maksimum untuk sumbangan perseorangan yakni Rp 75 juta.

Sementara partai pengusung maupun perusahaan berbadan hukum perusahaan, tidak boleh lebih dari Rp 720 juta. KPU juga membatasi dana kampanye kandidat calon Gubernur Susel. Adapun pembatasan tersebut, nominal maksimal Rp 74 miliar lebih. (*)

 


div>