SELASA , 19 JUNI 2018

Paslon Janjikan Bantuan Bisa Melanggar Hukum

Reporter:

Editor:

Ridwan Lallo

Sabtu , 10 Maret 2018 19:21
Paslon Janjikan Bantuan Bisa Melanggar Hukum

int

-F-Golkar: Pemberian Modal Kerja Ada Aturan, Rusunawa Tidak Gratis

PAREPARE, RAKSUL.COM- Ketua Komisi tiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, H Minhajuddin Achmad membeberkan sejumlah program yang dinilai berbenturan hukum dalam proses penganggarannya.

Sejumlah program yang rawan digunakan pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare sebagai tawaran menggiurkan dalam berkampanye ini dibeberkan satu persatu.

Hal ini kata dia, agar semua paslon pada saat terpilih nantinya dapat mempertanggungjawabkan dengan merealisasikan janji politik tersebut.

Pertama kata Minhajuddin, pemberian bantuan hibah. Bantuan hibah ini diurai Min, sapaannya, berbenturan hukum jika orang atau kelompok penerima bantuan tidak memiliki organisasi yang jelas dan terdaftar pada instansi Kesbangpol.

Kedua, bantuan sosial kepada perorangan. Pemberian bantuan sosial, lanjut Min, sangat rawan berbenturan hukum jika tidak dipahami regulasinya. “Bansos hanya dibolehkan bagi kerawanan sosial, atau bencana. Jadi tidak serta merta bisa memprogramkan pemberian bansos karena itu melanggar untuk perorangan,” beber Min, yang aktif di sejumlah organisasi kepemudaan sosial, dan kemasyarakatan di Kota Parepare ini, Sabtu, (10/3/2018).

Ketiga, tawaran program pemberian modal kerja. “Ini yang harus dipahami bersama. Pemberian modal kerja pernah diprogramkan oleh Pemkot Parepare sebelumnya tapi gagal karena berbenturan hukum. Regulasinya, hanya busa diberikan jika bekerjasama dengan pihak perbankan dalam bentuk chanelling,” papar Legislator empat periode ini.

Keempat, program bedah rumah. Program ini kata dia, merupakan program nasional yang real dan berkelanjutan. Namun dalam penerapan program ini juga punya regulasi yang harus dipatuhi, yaitu rumah yang ingin dibedah berdiri di atas lahan milik sendiri, bukan milik orang lain.

“Lalu bagaimana dengan program rumah impian dengan menawarkan hingga ribuan tanpa melakukan pendataan jumlah rumah yang layak terlebih dahulu. Perlu diketahui, dalam regulasi penggantian rumah seutuhnya, hanya diberikan bagi rumah apabila dibedah ternyata bisa menimbulkan kerusakan seutuhnya. Maka inilah yang harus diganti penuh dengan program rumah impian,” jelas Legislator dari Fraksi Golkar.

Kelima, program rusunawa. Program ini kata Min memungkinkan untuk dilaksanakan, namun masyarakat perlu mengetahui, jika penyediaan rusunawa tidak gratis. “Dalam regulasi akan ada biaya sewa yang dibebankan, biaya pemeliharaan, dan keamanan. Olehnya itu, masyarakat harus cerdas memilah dan memilih program paslon yang benar-benar pro rakyat. Jangan sampai justru memberatkan rakyat dan juga berbenturan hukum,” tutupnya. (*)


div>