SABTU , 17 NOVEMBER 2018

Paslon Kalah Pede ke MK

Reporter:

Iskanto - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 09 Juli 2018 12:54
Paslon Kalah Pede ke MK

Dok. RakyatSulsel

*Pakar : Penggugat Harus Punya Bukti Yang Kuat
*Pasal 158 Bisa Kandaskan Gugatan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Walikota Makassar dan Parepare akan berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua pasangan calon yang kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di dua daerah tersebut menyatakan akan menggugat hasil pleno perhitungan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di Makassar, calon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) tumbang oleh Kolom Kosong (Koko) berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar yang dilaksanakan di Hotel Max One, Jalan Taman Makan Pahlawan, Kota Makassar, Jum’at (6/7) lalu.

Dari 15 kecamatan di Makassar, kolom kosong menang di 13 kecamatan, sementara Appi-Cicu hanya menang di 2 kecamatan. Pasangan Appi-Cicu meraih 264.017 suara atau 46,77, sedangkan kolom kosong sebanyak 300.969 suara atau 53,23 persen, selisih 3.6952 suara atau 6,46 persen.

Sementara di Pilwali Parepare, paslon Taufan Pawe-Pangerang Rahing berhasil unggul dengan 39.966 suara, selisih 1.858 suara atau 2,38 persen dari paslon Faisal Andi Sapada-Asriady Samad yakni 38.108 suara.

Juru Bicara (Jubir) Paslon Appi-Cicu, Arsony mengaku akan menggugat hasil Pilwalkot Makassar ke MK. “Kita akan menggugat ke MK,” ujar Arsony, Minggu (8/7) kemarin.

Ia menegaskan dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan rilis resmi dari paslon Appi-Cicu terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Kota Makassar. “Kami akan buat rilis resmi soal sikap kami, mohon bersabar,” tambahnya.

Di Parepare, kuasa hukum Paslon Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS) resmi mengajukan gugatan ke MK. Hal itu dilakukan lantaran selisih suara yang cukup kecil serta disinyalir adanya kecurangan.

Kuasa Hukum FAS, Moh Al Fatah mengatakan, berdasarkan hasil pleno KPU, selisih suara dengan paslon Taufan Pawe (TP) hanya 1.858 suara. Kata dia, pihaknya menemukan banyak kecurangan, seperti adanya penggunaan 3.000 suket, pembongkaran kotak suara dan money politics.

“Ini menjadi dasar kami mengajukan gugatan. Dan berharap menjadi penilaian bagi MK. Calon pemenang pilkada sebenarnya sudah didiskualifikasi namun dibatalkan MA. Dan ini merugikan kami,” bebernya.

Ketua KPU Parepare Nur Nahdiyah mengatakan sesuai aturan memang peserta pilkada bisa mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada. Apalagi bila margin selisih suara cukup tipis. Pihaknya pun siap menghadapi gugatan dari peserta pilkada.

“Kalau ada yang mengajukan sengketa, sebagai penyelenggara, kami siap. Karena ini juga bagian melayani proses yang diajukan kandidat,” kata dia.

Terkait dengan materi gugatan FAS, Nur Nahdiyah mengaku belum mengetahui seperti apa gugatan yang dilayangkan. Karena memang hal itu baru diketahui saat ada surat pemberitahuan dari MK.

“Kita belum disurati MK, karena memang gugatannya bukan ke KPU tapi langsung ke MK. Kita tidak tahu seperti apa materi gugatannya, nanti berapa hari kedepan kalau sudah ada informasi dari MK,” jelasnya.

Ia menjelaskan, apabila suratnya nanti telah diterima, maka KPU Parepare akan menyiapkan alat bukti untuk memberikan klarifikasi soal gugatan hasil pleno penetapan yang diberikan. Tetapi ia mengaku untuk saat ini belum mau memfokusi persoalan itu lantaran masih ada rekap yang harus dilakukan di tingkat provinsi.

“Kalau suratnya sudah kami terima, kami akan siapkan alat bukti. Kemudian mengajukan jawaban sebelum masuk ke persidangan. Tapi sepertinya belum, karena kita merekap dulu di provinsi, nanti selesai baru kita urus itu,” tandasnya.

Pakar Politik Unhas, Jayadi Nas mengatakan, menggugat merupakan kewenangan setiap orang, meski demikian niat gugatan harus memenuhi syarat yang sesuai undang-undang.

“Ada persyaratan 1,5 persen dari selisih rekap perolehan suara, apakah itu terpenuhi atau tidak. Karena kalau kasus dari seluruh 171 pilkada serentak diterima maka tidak ada yang selesai,” ujar Jayadi Nas.

“MK memilki aturan, apabila selisihnya diatas 2, maka itu tidak diterima untuk dipersoalkan,” tambahnya.

Menurut Jayadi, hasil rekapitulasi KPU Kota Makassar memberikan kemenangan untuk kolom kosong dengan persentase 53,23 persen, sementara Appi-Cicu meraih 46,77 persen. Artinya ada selisih 6,46 persen.

“Itu agak berat, kecuali misalnya mereka (Appi-Cicu) memiliki delik aduan yang terstruktur, sistematis dan massif misalnya money politics di Makassar, itu bisa saja diterima di MK tapi disertai bukti yang real,” katanya.

Jadi, kata Jayadi Nas, gugatan ke MK harus melaporkan dengan materi adanya kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara di Pilwali Makassar yang sifatnya terstruktur, sistematis dan massif.

“Itu tadi seperti money politics, atau ada misalnya mobilisasi pemilih ilegal yang bisa pengaruhi hasil, itu bisa dipersoalkan, tapi kalau tidak ada baru menggugat saya rasa berat,” ungkap Jayadi.

Pakar Politik Unhas lainnya, Aswar Hasan mengatakan, sah-sah saja kandidat mengajukan gugatan ke MK apabila tidak menerima hasil putusan pleno KPU. Namun memang tetap harus memperhatikan ketentuan mengajukan gugatan sesuai dengan aturan Pasal 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

“Kalau tidak lewat ambang batas sesuai dengan ketentuan itukan dapat digugat di MK. Dengan demikian itu artinya akan adu data dan saksi serta bukti-bukti lainnya,” kata dia.

Aswar Hasan menjelaskan, kemungkinan gugatan diterima dan dikabulkan oleh MK sangat tergantung pada materi dan alat bukti gugatan. Dan jika gugatan diterima maka tentunya bisa dilakukan pemilihan ulang pada beberapa titik yang telah ditentukan.

“Artinya jika ada peluang dan potensi untuk memenangkan gugatan tidak menutup kemungkinan ada pemilihan ulang di lokasi yang dipersoalkan,” jelasnya.

Di Parepare sendiri, lanjutnya, adalah pertarungan antar penguasa yang penyelesaiaanya adalah melalui jalur hukum. Sehingga memang, jalur hukum sangat erat dengan sistem berdemokrasi yang sehat.

“Ini yang menarik karena yang bertarung di Parepare adalah petahana hanya beda tingkatan. Artinya apa, praktek demokrasi di Parepare diuji dengan proses hukum. Karena demokrasi itukan harus sejajar dengan hukum,” tandasnya. (*)


div>