SELASA , 13 NOVEMBER 2018

PD Parkir Dinilai Langgar Regulasi

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Jumat , 02 November 2018 11:00
PD Parkir Dinilai Langgar Regulasi

Kendaraan parkir di ruas Jalan Kartini, Kota Makassar. (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Penetapan tarif parkir Rp15 ribu per jam di Jalan RA Kartini sudah mulai diberlakukan per 1 November. Namun, kebijakan yang diambil PD Parkir Makassar Raya tersebut dinilai melanggar aturan, lantaran menerapkan tarif di kawasan bebas parkir.

Hal itu disampaikan oleh pengamat pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan. Menurutnya, penerapan parkir dikawasan bebas parkir melanggar hak-hak masyarakat (publik) untuk menikmati jalanan sebagai sarana transportasi.

“Harusnya Pak Wali, bukan justru menerbitkan Perwali pemberlakuan parkir tepi jalan, justru seharusnya menyiapkan tempat-tempat alternatif, supaya arus lalu lintas tidak terganggu dengan kendaraan yang menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir,” ucap Lukman, Kamis (1/11).

Kata Lukman, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam hal ini PD Parkir sebagai penanggung jawab perparkiran di Makassar harus melihat dengan cermat lokasi parkir yang tidak menganggu arus lalu lintas. Bukan justru melegalkan untuk memarkir di badan jalan.

“Tanpa dilegalkan pun, area Jalan Kartini sudah menjadi langganan macet di sana saat jam-jam tertentu. Jalan Kartini itu seharusnya bersih dari area titik parkir, karena jalan protokol. Harusnya, ada kebijakan melarang akses parkir disana bukan justru melegalkan,” ungkapnya.

Soal alasan PD Parkir menerapkan tarif khusus di Jalan Kartini tersebut lantaran untuk meminimalisir parkir dengan tarif mahal, Lukman mengatakan, hal itu justru menjadikan pengguna kendaraan yang memarkir di badan jalan akan semakin banyak.

“Justru tidak efektif, bagaimana bisa meminimalisir kendaraan yang parkir disitu (Kartini), justru akan tumbuh subur karena dilegalkan, apalagi yang parkir disana orang-orang yang kemampuan finansialnya tinggi,” ungkapnya.

Untuk itu, menurut dia, PD Parkir seharusnya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk menindak tegas pengendara yang parkir di badan jalan, bukan malah melegalkan dengan menerapkan tarif parkir. Apalagi, di kawasan tersebut sudah dilengkapi dengan rambu larangan parkir.

Sementara, Direktur Utama (Dirut) PD Parkir Makassar Raya, Satriani Ulfa Mungkasa mengatakan, penerapan tarif parkir dengan harga Rp15 ribu perjam di Jalan Kartini merupakan langkah yang tepat mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

“Sebenarnya, itukan kita harapkan orang tidak parkir disitu karena satu arah. Kita ingin menghindari kemacetan tapi orang membandel, makanya kita terapkan tarif Rp 15 ribu perjam,” ucapnya.

Olehnya itu, kata Fifi sapaan akrabnya mengimbau agar pengguna kendaraan bisa memarkir kendaraannya masuk ke parkiran Kanre Rong di Karebosi. Selain menghindari kemacetan, tarifnya jauh lebih murah dengan tarif normal.

“Kita siapkan parkiran di Kanre Rong, itu tarifnya cuman Rp 3000 perjam. Supaya mereka tidak parkir didalam situ,” ucapnya. (*)


div>